Indeks Pdip

Trubus mengungkapkan citra PDIP akan menurun bila tetap mempertahankan Hasto menjadi sekjen.

Meski mendukung Prabowo, PDIP akan tetap bersikap kritis dan tegas terhadap kebijakan yang tidak pro rakyat.

Megawati Soekarnoputri menganggap Hasto Kristiyanto adalah salah satu korban ketidakadilan hukum di negeri ini.

KPK menilai pemberian amnesti untuk Hasto Kristiyanto jadi yang pertama kali diberikan kepada terdakwa kasus korupsi.

Angga menaruh harapan Hasto Kristiyanto dapat menjadi sekjen kembali di susunan DPP PDIP yang baru.

Hasto Kristiyanto telah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP sejak 2015.

Megawati merasa sedih dengan kondisi KPK saat ini sebagai lembaga yang pernah didirikannya.

Hasto Kristiyanto langsung mencium tangan Megawati di depan para kader PDIP.

Kader PDIP menilai kehadiran Hasto Kristiyanto menjadi simbol moral bagi perjuangan kebenaran.

KPK mengakui pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto berdampak pada proses hukum kasus Harun Masiku secara umum. KPK akan melakukan kajian mendalam.

Hensat mengingatkan amnesti Hasto bisa beri sinyalemen Prabowo mengorbankan komitmen pemberantasan korupsi demi politik.

Alasan Megawati Soekarnoputri dan PDIP mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Benarkah terkait amnesti kepada Hasto Krisyanto? 

PDIP menggelar Kongres 2025 mulai hari ini, Jumat (1/8). Simak laporannya, apakah Prabowo Subianto dan Hasto Kristiyanto akan hadir?

Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030.

Foto itu memperlihatkan mereka tengah berduduk di sebuah ruang tamu rumah dengan meja yang berada di tengahnya.

Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada segenap kader PDIP di berbagai lapisan untuk senantiasa mendukung pemerintahan Presiden Prabowo.

Sebanyak 1.658 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan sidang putusan Hasto Kristiyanto di PN Tipikor, hari ini.

KPK berharap agar proses persidangan pembacaan vonis Hasto Kristiyanto berjalan lancar dan seluruh pihak menjaga kondusivitas dalam proses hukum Hasto.

Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, berharap Hasto Kristiyanto tak senasib dengan Tom Lembong perihal putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PDIP menolak usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengenai pemilihan kepala daerah tak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat.