Indeks Pasha Ungu Wakil Wali Kota Palu

Pasha Ungu Harus Fokus Jadi Wakil Wali Kota, Bukan Vokalis
Politik
Jumat, 24 Mar 2017

Pasha Ungu Harus Fokus Jadi Wakil Wali Kota, Bukan Vokalis

DPRD Kota Palu menilai Pasha Ungu tidak profesional dalam menjabat sebagai Wali Kota Palu.
Anggota DPRD Bantah Harga Sewa Rumah Pasha
Politik
Jumat, 13 Jan 2017

Anggota DPRD Bantah Harga Sewa Rumah Pasha

Terkait isu kontrakan mewah Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu yang didanai APBD, anggota DPRD Kota Palu, Sulawesi Tengah, Ridwan H. Basatu membantah harga sewa kontrakan mencapai Rp1 miliar. Ridwan mengaku yang dia maksud Rp1 miliar itu adalah harga jual rumah tersebut per unit.
Wali Kota Palu Tuntut Kasus Pasha Dibawa ke Jalur Hukum
Hukum
Kamis, 12 Jan 2017

Wali Kota Palu Tuntut Kasus Pasha Dibawa ke Jalur Hukum

Wakil Wali Kota Palu angkat bicara soal isu pendanaan rumah kontrakan Pasha yang dikabarkan memakai anggaran pemkot. Menurutnya, kabar itu telah mencemarkan nama baik.
Pemkot Palu Bantah Bayar Rumah Elit Pasha
Politik
Kamis, 12 Jan 2017

Pemkot Palu Bantah Bayar Rumah Elit Pasha

Pemerintah Kota Palu membantah penggunaan dana APBD tahun 2016 untuk membayar rumah kontrakan elit Wakil Walikota Palu Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu. Pemkot Palu mengakui hanya membiayai pembelian perabot rumah untuk kelengkapan rumah yang ditempati Pasha di kompleks perumahan Citra Land Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore.
Pasha Ungu Mengaku Kontrakannya Rp60 Juta Sebulan
Politik
Rabu, 11 Jan 2017

Pasha Ungu Mengaku Kontrakannya Rp60 Juta Sebulan

Pasha membantah sewa kontrakannya senilai Rp1 miliar. Kata Pasha, kontrakannya Rp60 juta sebulan.
Pasha Ungu Dituding Gunakan APBD untuk Bayar Kontrakan Elit
Politik
Rabu, 11 Jan 2017

Pasha Ungu Dituding Gunakan APBD untuk Bayar Kontrakan Elit

Wakil Wali Kota Kota Palu, Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu dikabarkan gunakan APBD untuk membayar kontrakan elit senilai Rp1 Miliar.
Pasha
Jumat, 19 Feb 2016

Pasha "Ungu" Marah Saat Pimpin Upacara, Ini Kata Kemendagri

Peristiwa yang terjadi di hadapan ribuan pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kota Palu ini pun mendapat tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri.