Indeks Pajak Google
Kemenkeu Bakal Ubah Skema Penarikan PPh Perusahaan Digital
Pemerintah bakal menarik pajak penghasilan berdasarkan aktivitas bisnis sebuah perusahaan, dan bukan lagi kehadiran perusahan tersebut dalam bentuk Badan Usaha Tetap di Indonesia.
Ditjen Pajak Hitung Potensi Penerimaan dari PPN Google Ads
Pengenaan PPN untuk layanan Google Ads membatu pemerintah mengerek penerimaan pajak yang masih seret hingga Juli 2019.
Beriklan di Google Ads Kena PPN Mulai 1 Oktober 2019
PT Google Indonesia mulai mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen untuk layanan Google Ads
Sri Mulyani Bakal Terapkan Jurus Baru Penarikan Pajak Google dkk
Pemerintah akan menerapkan jurus baru untuk menarik pajak Google, Faceebook, dan lain-lain dalam waktu dekat.
Pajak Google & Klaim Prabowo Soal Kekayaan yang Lari ke Luar Negeri
Ekonom Indef Bima Yudhistira mengatakan mengoptimalkan potensi pajak dari perusahaan over the top seperti Google memang tak mudah. Syaratnya, mereka harus menjadi Badan Usaha Tetap di Indonesia.
Pemerintah Terus Lakukan Pemeriksaan Pajak Google Indonesia
Pemeriksaan tetap dilakukan meskipun Google Indonesia dan pemerintah diduga telah mencapai kesepakatan terkait pembayaran pajak.
Ditjen Pajak akan Panggil Google untuk Buka Data Penghasilan
Direktorat Jendral Pajak akan segera memanggil perwakilan Google untuk buka data penghasilannya di Indonesia
Sulitnya Mengejar Pajak Google
Mengejar pajak Google, layaknya mengejar pajak perusahaan asing besar lainnya, bukan hal yang mudah. Pemerintah Indonesia harus banyak-banyak bersabar menunggu Google menaati aturan perpajakan di Indonesia.
Penerimaan Pajak dari Google & Facebook Belum Optimal
Potensi penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan raksasa digital dunia yang beroperasi di Indonesia seperti Google dan Facebook dinilai belum optimal oleh ahli ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Anggito Abimanyu.
Proses Penghitungan Pajak Google Capai Mufakat Akhir 2016
Hingga Selasa (29/11/2016) kementerian keuangan masih terus menghitung pajak Google yang beroperasi di Indonesia. Proses penghitungan itu akan mencapai kesepakatan hingga akhir 2016.