Indeks Pajak Google

Pemerintah bakal menarik pajak penghasilan berdasarkan aktivitas bisnis sebuah perusahaan, dan bukan lagi kehadiran perusahan tersebut dalam bentuk Badan Usaha Tetap di Indonesia.

PT Google Indonesia mulai mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen untuk layanan Google Ads

Pengenaan PPN untuk layanan Google Ads membatu pemerintah mengerek penerimaan pajak yang masih seret hingga Juli 2019.

Pemerintah akan menerapkan jurus baru untuk menarik pajak Google, Faceebook, dan lain-lain dalam waktu dekat.

Ekonom Indef Bima Yudhistira mengatakan mengoptimalkan potensi pajak dari perusahaan over the top seperti Google memang tak mudah. Syaratnya, mereka harus menjadi Badan Usaha Tetap di Indonesia.

Pemeriksaan tetap dilakukan meskipun Google Indonesia dan pemerintah diduga telah mencapai kesepakatan terkait pembayaran pajak.

Direktorat Jendral Pajak akan segera memanggil perwakilan Google untuk buka data penghasilannya di Indonesia

Mengejar pajak Google, layaknya mengejar pajak perusahaan asing besar lainnya, bukan hal yang mudah. Pemerintah Indonesia harus banyak-banyak bersabar menunggu Google menaati aturan perpajakan di Indonesia.

Potensi penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan raksasa digital dunia yang beroperasi di Indonesia seperti Google dan Facebook dinilai belum optimal oleh ahli ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Anggito Abimanyu.

Hingga Selasa (29/11/2016) kementerian keuangan masih terus menghitung pajak Google yang beroperasi di Indonesia. Proses penghitungan itu akan mencapai kesepakatan hingga akhir 2016.