Indeks News Plus Pemilu

Nasdem dinilai belum mengumumkan cawapres Anies Baswedan karena harus menggandeng partai lain.

SMRC memotret pergerakan pemilih Partai Nasdem cenderung fluktuatif dari waktu ke waktu.

Yenny Wahid mengaku tidak ada komunikasi khusus dengan PSI yang mengarah pada pembahasan politik, apalagi diminta jadi cawapres.

Mardani menyebut sejumlah nama yang berpotensi jadi cawapres Anies, mulai AHY, Ganjar hingga Khofifah.

Meski menurut survei kepuasan ke TNI tinggi, tapi netralitas mereka harus tetap diuji, khususnya di tahun politik ini.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut pencapresan adalah hak setiap partai politik.

FX Rudyatmo berbagi kepada Tirto soal kedekatannya dengan Jokowi, julukan preman, bahkan soal dukungannya ke Ganjar Pranowo menuju Pemilu 2024.

Surya Paloh mengklaim Nasdem memberikan kebebasan kepada Anies Baswedan terkait calon pendampingnya di Pilpres 2024.

Anies mengaku belum mengetahui apakah ia akan menjadi kader Nasdem atau tidak usai resmi dicalonkan jadi capres 2024.

Dedi Kurnia Syah menilai suara Puan Maharani maupun Ganjar Pranowo berada dalam satu ceruk, yakni pemilih PDIP.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan menerima tawaran menjadi cawapres adalah suatu hal yang rendah dan tak akan mungkin dilakukan Jokowi.

Awiek sebut dukungan ke Anies hanya spesifik dari DPC PPP Jakarta Utara, sehingga tak bisa jadi representasi suara PPP secara nasional.

Penunjukan Budi Djiwandono sebagai Jubir Pemenangan Pemilu Partai Gerindra bertujuan menggaet pemilih muda.

Hendri menilai cara Anies Baswedan yang memamerkan keberhasilannya semestinya ditiru kandidat lain jelang 2024.

Pendukung Puan Maharani dan relawan Ganjar Pranowo "perang narasi" lewat isu munculnya Dewan Kolonel.

Warga yang ingin mengetahui NIK-nya dicatut atau tidak bisa membuka laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.

Relawan Ganjar menyebut Dewan Kolonel Puan Maharani hanya diisi para elite. Sedangkan Dewan Kopral relawan Ganjar diisi oleh rakyat.

Bawaslu menjamin akan mencegah terjadinya kecurangan Pemilu 2024.

Bawaslu juga meminta kepada Presiden Jokowi agar ada revisi Undang-Undang Pemilu terutama setelah kemunculan daerah otonomi baru.

Mardani sebut kesempatan bergabung dengan KIB terbuka lebar bagi PKS karena proses penjajakan koalisi masih belum final.