Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Sulawesi Selatan (Bugis) sedangkan Wapres Jusuf Kalla mengenakan pakaian adat Jawa hadiri Sidang Tahunan MPR RI, Rabu (16/8/2017).
Hidayat mendorong Polri untuk menyelidiki kasus tersebut hingga tuntas, serta mengumpulkan semua bukti, termasuk keterlibatan orang-orang di balik layar.
Ada 6 poin pernyataan sikap MPR terkait rencana demo 2 Desember atau Aksi Bela Islam III yang akan dilangsungkan di Monas, Jakarta, pada Jumat (2/12/2016).
Hidayat Nur Wahid ajak semua pihak untuk bersama-sama merawat Bhineka Tunggal Ika, tidak melakukan penistaan agama serta menegakkan hukum yang seadil-adilnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Wakil dan anggota DPD RI mengaku tak terpengaruh dengan penetapan tersangka Irman Gusman dalam kasus suap kuota impor gula untuk Sumatera Barat. DPD berharap kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak mengaitkan kasus itu dengan keberadaan dan kelembagaan DPD.
Anggota MPR Ahmad Basarah mengungkapkan sosialisasi Empat Pilar penting diberikan bagi generasi muda untuk menghadapi ancaman fundamentalisme agama dan fundamentalisme pasar terhadap Pancasila.
Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR RI menolak hukuman kebiri yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Pasalnya, hukuman tersebut bukan akar dari persoalan yang menjadi kekerasan dan kejahatan seksual yang selama ini terjadi.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR Abdul Kadir Karding mengungkapkan rencana fraksinya untuk berkolaborasi dengan para pekerja seni dalam kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) mulai merespon positif usulan yang meminta agar Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) diberlakukan lagi. Hal tersebut diisyaratkan oleh Wakil Ketua MPR-RI, Hidayat Nur Wahid.