Indeks Mkd Dpr

Posisi MKD dalam memberi pertimbangan seperti yang dimaksud oleh pasal 245 ayat 1 adalah untuk menjaga marwah DPR.

Laode M Syarif mempermasalahkan keabsahan Pasal 245 ayat 1 UU MD3 yang memasukkan kembali pertimbangan MKD terkait pemeriksaan terhadap anggota DPR.

Dalam UU MD3 terbaru, pemeriksaan anggota DPR harus melalui izin tertulis presiden atas pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

KPK memfasilitasi MKD DPR RI untuk memeriksa Ketua DPR Setya Novanto yang diduga melanggar kode etik hari ini, Kamis (30/11/2017).

Menurut Fahri Hamzah, Setya Novanto bisa diganti jika sudah menjadi terdakwa dan proses pergantian itu akan dilakukan saat Sidang Paripurna.

Pimpinan MKD DPR menyatakan tidak akan terpengaruh dengan surat Setya Novanto dan tekanan pihak lain, termasuk pimpinan dewan, dalam mengusut pelanggaran etik ketua DPR RI itu.

Rapat Internal Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pada hari ini, untuk membahas kasus Setya Novanto, batal digelar karena 4 pimpinan fraksi absen.