Indeks Menteri Bumn

Sejak 2015, Menteri BUMN Rini Soemarno dilarang datang ke DPR. Hubungan Menteri Rini dan DPR yang sempat beku ini berupaya dicairkan kembali lewat undangan rapat DPR usai reses.

Pemerintah berencana melakukan perubahan terbatas pada dua Peraturan Pemerintah terkait telekomunikasi. Revisi dua PP ini diperlukan untuk mendukung ekosistem industri supaya efisiensi penyelenggaraan telekomunikasi tercapai.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengemukakan bahwa pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung bisa dimulai minggu depan seiring dengan keluarnya izin proyek tersebut. Bersama Menteri Perhubungan, Rini juga membahas persoalan dana pembangunan proyek.

Presiden Jokowi mengimbau agar bandara-bandara kecil rintisan harus segara dibangun dan diperluas. Sebab, keberadaan bandara yang memadai akan mempercepat mobilitas, transportasi, angkutan orang, dan barang sehingga efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebagai bagian dari rencana pembentukan induk perusahaan, Menteri BUMN memangkas enam sektor BUMN menjadi lima. Satu sektor yang dihapuskan dari rencana holding BUMN adalah penggabungan sektor jasa konstruksi dan rekayasa.

Menteri BUMN Rini Soemarno melantik 6 pejabat baru eselon II, yang merupakan hasil lelang jabatan yang digelar Kementerian BUMN.

Ganjar Pranowo berjanji membantu Rio Haryanto melunasi utang kepada Manor Racing Team.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan Pasar Budaya Mama Mama Papua di Jayapura pada Sabtu, (30/4/2016) untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat.

Menteri BUMN Rini Soemarno menampik isu yang menyebut namanya tercantum dalam dokumen Panama Papers. Menurut Rini isu tersebut sama sekali tak berdasar. 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menantang adanya pembuktian dari pihak-pihak yang menuduhnya menerima uang sejumlah 5 juta dollar AS dari terpidana korupsi di Tiongkok Ji Wenlin, yang telah divonis 12 tahun penjara.

Menteri Badan Usaha Milik Negara telah mengusulkan enam sektor holding kepada Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas yang diselenggarakan untuk pembahasan lebih lanjut, kata seorang pejabat tinggi pemerintahan.