Indeks Menko Airlangga

Pemerintah akan menyiapkan insentif agar devisa hasil ekspor (DHE) dapat disimpan di dalam negeri.

Program Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) akan dikembalikan kepada masing-masing kementerian atau lembaga (K/L).

Pemerintah menyiapkan kebijakan yang antisipatif untuk menghadapi tantangan perekonomian di tahun 2023.

"Untuk mendorong penyerapan tenaga kerja, pemerintah akan mengoptimalisasi belanja pusat dan daerah untuk program padat karya," kata Airlangga Hartarto.

Airlangga Hartarto melaporkan, dana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sampai saat ini sudah terkumpul 968,6 juta dolar AS atau Rp14,52 triliun.

Airlangga Hartarto meminta SKK Migas membuat kebijakan dan terobosan untuk mendongkrak produksi minyak dan gas.

Pemerintah resmi memperpanjang pembebasan tarif ekspor minyak sawit mentah CPO sebesar nol rupiah atau Rp0 sampai dengan akhir Desember 2022.

Pemerintah mengklaim terus melakukan dan mendukung peningkatan daya saing UMKM untuk dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah mengklaim pengendalian inflasi Indonesia yang cukup baik menjadi salah satu langkah penting bagi penguatan perekonomian nasional.

Realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai 50,3 persen dari pagu sebesar Rp455,62 triliun yakni Rp229,17 triliun per September 2022.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim inflasi Indonesia relatif terjaga dan berada di posisi lima negara dengan inflasi terendah di dunia.

Kepemimpinan Indonesia pada Presidensi G20 menjadi lebih kompleks sekaligus makin vital karena kondisi global yang tidak menentu.

Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 di atas 5 persen.

Program Kartu Prakerja akan lebih fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim realisasi inflasi Indonesia pada September masih cukup terkendali, dibandingkan negara lain.

Mereka berdua membahas isu-isu kemandirian ekonomi hingga perkembangan geopolitik dunia.

Presiden Jokowi beralasan IKN Nusantara perlu masuk PSN demi mengakselerasi penyelesaian pembangunan.

Kemenko Perekonomian saat ini sedang melakukan komunikasi dengan Kemensos terkait rencana pemberian bantuan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.