Indeks Lippo Group

Lippo menerapkan kebijakan baru di mal milik mereka. Pengunjung perlahan digiring untuk pakai aplikasi OVO untuk bayar parkir.

Lapak-lapak bioskop CINEMA 21 yang ada di mal-mal milik Lippo akan digantikan dengan Cinemaxx.

Pemerintah pusat tidak mempermasalahkan iklan penjualan produk properti Meikarta meski perizinan proyek ini masih terkatung-katung.

Komisi II DPR RI berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas masalah perizinan proyek Meikarta.

Baik Pasaraya Manggarai ataupun Pasaraya Blok M semakin hari semakin sepi pengunjung.

Pengajuan lahan Amdal Meikarta hanya seluas 84,6 hektar bukan 500 hektare.

“Terbius” Mega Proyek Meikarta.

Proyek Kota Baru Meikarta yang sempat mengundang polemik akan dibahas dalam diskusi terbuka oleh Ombudsman hari ini.

Luas lahan Meikarta yang baru beres perizinan cuma 84 ha, berbeda dari iklan 500 ha

Salah satu konglomerat superkaya di Indonesia ini membangun gurita bisnis properti yang ternyata lebih kinclong dari awal mula bisnis perbankan.

Proyek kontroversial Meikarta berdiri di lahan yang sudah disiapkan Lippo puluhan tahun lalu. Lippo membelinya dengan harga sangat murah.

Dalam 1,5 bulan terakhir, Meikarta menanam iklan di televisi hingga Rp93,7 miliar dan merekrut ribuan tenaga pemasaran.

Lippo dihadapkan pada tudingan menjual produk ilegal dalam proyek Meikarta karena belum kelar izin peruntukan lahan dan konstruksi.

YLKI menyarankan kepada para konsumen properti untuk menunda pembelian apartemen Meikarta sebelum ada kepastian perizinan pembangunan proyek garapan Lippo Group tersebut.

Daftar proyek prestisius Lippo makin panjang menyusul megaproyek Meikarta. Namun, membangun kota baru tak semudah seperti di atas maket.

Direktur Lippo Group, Jhon Riady menilai janji pasangan Anies-Sandiaga soal pengadaan rumah murah dengan DP 0 persen bagi warga DKI Jakarta sangat mungkin direalisasikan.

KPK meyakini dapat menjerat petinggi Lippo Grup, Eddy Sindoro meskipun ia berada di luar negeri. Ia diduga terlibat dalam kasus suap yang menjerat mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Edy Nasution.

Penyebutan nama sejumlah media nasional dalam proposal yang diajukan Direktur Utama PT Kobo Media Spirit Stefanus Slamet Wibowo kepada First Media (anak usaha Lippo Group) untuk memberitakan secara positif kasus pemberitaan Lippo Grup dan mantan Sekretaris MA Nurhadi berbuntut panjang. Sejumlah media membantah bahwa mereka menerima aliran dana dari Slamet Wibowo. Sementara Slamet sendiri mengklarifikasi bahwa dirinya tidak memberikan gratifikasi kepada wartawan terkait pencitraan tersebut.

Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut KPK yakni Direktur Utama Kobo Media Spirit Stefanus Slamet Wibowo menyebutkan Lippo Grup membayar hingga ratusan juta kepada perusahaannya untuk “mengamankan” sejumlah media nasional supaya tidak membuat berita negatif tentang Lippo Grup dan Nurhadi. Sontak, sejumlah media yang disebut Slamet, membantahnya.

Edy Nasution, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didakwa menerima suap dari Presiden Komisaris Lippo Group, Eddy Sindoro, bersama empat orang lain. Uang suap senilai Rp150 juta diberikan untuk melancarkan dua perkara yang dihadapi Lippo Group di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).