Indeks Komisaris Bumn

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atau BTP tidak hanya menjabat sebagai komisaris utama (komut), tetapi juga merangkap sebagai komisaris independen Pertamina.

Karopenmas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan eks Kabaharkam Komjen Pol Condro Kirono itu sebentar lagi akan pensiun usai ditunjuk komisari Pertamina.

Politikus Gerindra Andre Rosiade menilai Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok tak harus mundur sebagai kader PDIP setelah ia dipercaya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.

Erick Thohir berharap Basuki Tjahaja Purnama (BTP) dapat mendorong Pertamina mencapai sejumlah target.  

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai dalam peraturan yang harus mundur adalah pengurus partai, sementara BTP hanya kader biasa.

Bos BUMN akan mengurusi keuangan negara, sehingga disarankan mundur dari keanggotaan partai politik.

Peneliti ICW Firdaus Ilyas menilai rangkap jabatan kerap membuka peluang benturan kepentingan karena satu orang yang sama memegang lebih dari satu jabatan.

Said Didu menilai pencopotan dirinya dari posisi komisaris Bukit Asam tidak didasari alasan yang terkait dengan kinerja.

“Ada tren semacam penempatan rangkap jabatan dalam rangka mengisi komisioner negara. Ini yang akan kami cek ke depan, apa ada administrasi yang dilanggar. Kan nggak boleh orang rangkap jabatan"

Menurut Israwadi, penunjukan Ngabalin itu bukan merupakan kewenangan manajemen Angkasa Pura I.

Tantiem atau bonus bagi korporasi BUMN atau swasta sudah hal yang lazim. Namun, untuk BUMN, tantiem tak diberikan sembarangan.

Alexander Lay telah ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisaris Pertamina oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dalam RUPS PT Pertamina (Persero).

Boni Hargens menyebut bahwa pemberhentian dirinya dari Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Nasional Antara adalah sebuah siklus lima tahunan yang wajar saja dalam birokrasi.

Alamsyah mengatakan Kemenkeu dan BUMN memperbolehkan seluruh ASN-nya merangkap jabatan komisaris. Sementara Kemendagri dan Kemenpan RB tidak memperbolehkan.

Pasal 17 UU No 25 tahun 2009 secara tegas melarang pejabat publik untuk merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Sayangnya, pemerintah belum konsisten terkait regulasi tersebut.

Kapolri Tito Karnavian sudah memberikan lampu hijau bagi wakilnya, Komjen Pol Syafruddin untuk menjabat anggota Dewan Komisaris PT Pindad.

Keberhasilan menyelesaikan Tol Trans Jawa adalah sebuah legacy yang bisa ditawarkan pemerintahan Jokowi. Dan jangan lupa, 60 persen penduduk (baca; pemilih) Indonesia tinggal di Pulau Jawa.

Presiden Jokowi memberi arahan agar dilakukan penyatuan BUMN menjadi tujuh agar perusahaan pelat merah profesional dan andal. Diperlukan pula revisi UU BUMN agar proses pengangkatan seorang komisaris akuntabel dan transparan.