Indeks Ketahanan Pangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau agar seluruh jajaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Desa, penyuluh, peneliti, dan petaninya sendiri bisa bekerja bersama-sama untuk mewujudkan Indonesai menjadi lumbung pangan dunia.

Pemerintah didorong agar segera membentuk Badan Pangan Nasional guna mengawal peta jalan swasembada jagung hingga 2045.

Laporan PBB menyebutkan bahwa pada tahun 2030, sedikitnya 122 juta orang akan hidup dalam kemiskinan. Hal itu disebabkan adanya perubahan iklim yang kemudian menjadi ancaman terbesar bagi keamanan pangan global.

Secara global umat manusia dihadapkan pada  iklim yang sedang berubah dan bisa mengancam ketahanan pangan dunia. Di sisi lain, negara-negara berkembang seperti Indonesia masih berjuang dengan apa yang disebut cita-cita swasembada pangan. Upaya mencapai swasembada ini sering bergesekan dengan kepentingan negara-negara maju.

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) siap mendukung upaya semua pihak yang berkomitmen dalam membangun ketahanan terhadap kekeringan di semua sektor pertanian.

Presiden Joko Widodo pada 13 Mei 2016 telah menandatangi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Bulog, yang menyatakan modal PERUM BULOG untuk menangani ketahanan pangan mencapai Rp9,8 triliun

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) membuat berbagai program penguatan petani desa sebagai basis terpenting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Mereka membuat tiga pilar Matra Pembangunan Desa dalam memperkuat kemandirian pangan desa, yakni menguatkan Jaringan Komunitas Wiradesa di tingkat petani, mewujudkan kemandirian ekonomi desa, serta mendorong partisipasi dan kerja sama masyarakat.

Wapres menilai, berdasarkan pengalamannya di era Presiden Gus Dur, menjadi pimpinan Bulog adalah tugas yang sangat berat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Hari Priyono menekankan pentingnya penyediaan data pangan karena tantangan penyediaan pangan ke depan cukup berat.

Kementerian pertanian (Kementan) bermitra dengan gabungan kelompok tani (gapoktan) menggelar kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI) di sejumlah lokasi di wilayah DKI Jakarta untuk memperpendek rantai pasok pangan.

Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Lebak, Asep Surayana, mengatakan dengan lahan seluas 18.000 hektare, pasokan beras lokal melimpah pada musim panen pada Maret 2016