Indeks Keppres Pelanggaran Ham

Mahfud menuturkan, pemerintah mengambil inisiatif membentuk tim penyelesaian HAM secara non-yudisial karena UU KKR baru memakan waktu.

Presiden Jokowi diminta membatalkan Keppres tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

Kontras memberikan tanggapan terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah meneken Keppres Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.