Indeks Kementerian Agama

Pengacara Roy Suryo, Pitra Romadoni Nasution, yang menyebut ada pihak Kemenag yang meminta kliennya mengaku bersalah.

Kemenag sebut sudah memulai merenovasi total bangunan sekolah yang rubuh itu pada Jumat ini.

Normalisasi stok vaksin MM ini akan berlangsung setidaknya hingga Januari 2023 mendatang.

Dewas mengusulkan agar BPKH atau Kemenag berinvestasi di Mekkah untuk membangun penginapan, transportasi, hingga katering baik untuk jemaah haji/umrah.

Wamenag mendukung langkah kepolisian untuk memproses secara hukum kepada para pelaku kekerasan atas wafatnya santri AM (17).

Temu tokoh ini akan digelar pada 14 September 2022 mendatang di Kemenag.

Surat Keputusan Bupati tanggal 28 Maret 1975 sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar penolakan pendirian gereja.

Kementerian Agama berusaha menyelidiki apakah kasus tersebut bersifat sistematis atau kesalahan individu.

Tidak ada keberangkatan jamaah haji pada 2020 dan 2021 telah memperpanjang daftar tunggu jamaah haji menjadi dua kali lipat.

Pemerintah meminta kuota 100 persen pada tahun 2023 karena jumlah jemaah lansia tinggi sementara pemerintah Saudi membatasi usia maksimal jemaah 65 tahun.

Seluruh jemaah haji sudah dipulangkan ke tanah air. Total ada 90 jemaah wafat dan delapan yang masih dirawat di Saudi.

Hari ini (12/8/2022) sebanyak 2.430 jemaah dari sembilan keloter dipulangkan dengan enam penerbangan.

Kemenkeu mencatat penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari Kementerian/Lembaga tercatat Rp53,69 triliun hingga semester I 2022.

Jemaah haji Indonesia yang pulang hari ini, Jumat (29/7/2022) ada sebanyak 3.525 orang dengan sembilan kloter menuju tujuh debarkasi.

Total hingga saat ini ada 77 jemaah haji yang wafat dan 72 yang sakit.

Dari 15 Juli sampai hari ini, sudah 33.212 jemaah yang kembali ke Tanah Air dari 83 kloter jemaah haji pada pemberangkatan gelombang pertama.

Sebanyak 27 jemaah wafat pada masa pra Armuzna (puncak haji), 16 jemaah wafat pada masa Armuzna dan 24 jemaah wafat pada masa setelah Armuzna.

P2G menilai Permendikbud Nomor 82/2015 dianggap hanya menjadi macan kertas namun nihil implementasi di lapangan.

Muhadjir tegaskan kasus pencabulan yang dilakukan Subchi terhadap santriwatinya tak memiliki kaitan dengan Pesantren Shiddiqiyyah secara kelembagaan.

Muhadjir menuturkan, kebijakan pembatalan pencabutan izin Ponpes Shiddiqiyah untuk memberikan kepastian status para santri yang masih menimba ilmu di sana.