Indeks Kementerian Agama

Gus Yaqut minta pimpinan satker untuk membuat surat edaran larangan praktik koruptif di lingkungan kerjanya.

Menurut Bukhori angka Rp50 juta untuk ongkos naik haji sudah cukup rasional ketimbang usulan pemerintah sebesar Rp69 juta.

Partai Buruh tidak ingin pengelolaan dana haji dilakukan secara ugal-ugalan sehingga diperlukan audit publik untuk mencermatinya.

Negara perlu hadir untuk menekan usulan kenaikan biaya haji yang sangat memberatkan jemaah. 

BPKH berdalih, jika skema subsidi lama diteruskan, dikhawatirkan seluruh nilai manfaat jemaah akan tergerus habis pada tahun berikutnya.

Kemenag bakal mencari pengganti jika ada jemaah yang tidak sanggup melunasi biaya naik haji 2023.

Kemenag mengklaim selama ini telah berikan pembekalan dan pembinaan kepada para calon jemaah sebelum melakukan haji dan umrah.

Sebanyak 108 lembaga ditemukan telah melakukan aktivitas pengelolaan zakat namun tidak memiliki izin legalitas dari Kementerian Agama.

Kenaikan ini, menurut Yaqut, demi keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH di masa yang akan datang.

Tahun ini merupakan kali pertama penyelenggaraan ibadah haji dengan kuota normal setelah pandemi.

Sepanjang 2022, FSGI mencatat tiga dosa besar di dunia pendidikan, yaitu: perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.

Calon jemaah yang memiliki komorbid tetap dianjurkan untuk melakukan vaksinasi meningitis dan vaksinasi lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Pengacara Roy Suryo, Pitra Romadoni Nasution, yang menyebut ada pihak Kemenag yang meminta kliennya mengaku bersalah.

Kemenag sebut sudah memulai merenovasi total bangunan sekolah yang rubuh itu pada Jumat ini.

Normalisasi stok vaksin MM ini akan berlangsung setidaknya hingga Januari 2023 mendatang.

Dewas mengusulkan agar BPKH atau Kemenag berinvestasi di Mekkah untuk membangun penginapan, transportasi, hingga katering baik untuk jemaah haji/umrah.

Wamenag mendukung langkah kepolisian untuk memproses secara hukum kepada para pelaku kekerasan atas wafatnya santri AM (17).

Temu tokoh ini akan digelar pada 14 September 2022 mendatang di Kemenag.

Surat Keputusan Bupati tanggal 28 Maret 1975 sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar penolakan pendirian gereja.

Kementerian Agama berusaha menyelidiki apakah kasus tersebut bersifat sistematis atau kesalahan individu.