Indeks Kementerian Agama

Anggaran tersebut dialokasikan untuk penambahan kuota haji yang sudah ditetapkan kemarin (22/5/2023), sebanyak 8.000 jemaah.

Kuota haji bertambah sebanyak 8.000 jemaah. Terdiri atas 7.360 jemaah haji reguler dan 640 jemaah haji khusus.

Jemaah yang melunasi sudah melebihi kuota dasar secara nasional yang mencapai 203.320 jemaah haji reguler.

Tim ini akan berkoordinasi dengan tim Kantor Urusan Haji di Jeddah serta seluruh penyedia layanan di Saudi terkait persiapan awal sebelum kedatangan jemaah.

Pemerintah dan DPR sepakat bahwa jemaah lunas tunda 2020 dan 2022 yang tidak pernah mengambil biaya pelunasannya, tidak perlu menambah Bipih 1444 H.

Hal ini mengingat pada operasional haji tahun 2022, masih ada petugas yang bermasalah sehingga harus berurusan dengan polisi Saudi.

Anggaran tersebut berupa tunjangan khusus untuk 9.043 guru madrasah yang ditargetkan akan disalurkan pada April 2023.

Sebanyak 111 hotel berada di Mekkah dengan sistem full season dan 100 hotel disiapkan di Madinah dengan tiga skema.

Kemenag juga akan menggelar sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1444 H/2023 pada hari yang sama.

Jawa Barat menjadi provinsi dengan kuota haji tertinggi pada 2023 ini, yakni 38.723 jemaah.

Biaya haji 2023 yang ditanggung oleh jemaah disepakati sebesar Rp49,8 juta. Biaya tersebut meliputi biaya penerbangan, biaya hidup & paket layanan masyair.

Kemenag dan DPR juga menyepakati bahwa jemaah haji lunas tunda tahun 2020 tidak lagi dibebankan tambahan biaya.

Dalam usulan terbaru tersebut, hanya nilai manfaat yang alami penurunan sebesar Rp40.237.937 (44,7%) dari usulan sebelumnya Rp40.211.298.

Pembahasan biaya haji sempat molor karena Kemenag masih melakukan perhitungan efisiensi.

Kemenag dan DPR belum temui kata sepakat soal biaya haji. Rapat penentuan biaya haji tersebut pun ditunda hingga esok (15/2/2023).

Proporsi Bipih diusulkan menjadi 55,3 persen dengan besaran Rp49.812.700 dan nilai manfaat Rp40.211.298 atau 44,7%.

Gus Yaqut minta pimpinan satker untuk membuat surat edaran larangan praktik koruptif di lingkungan kerjanya.

Menurut Bukhori angka Rp50 juta untuk ongkos naik haji sudah cukup rasional ketimbang usulan pemerintah sebesar Rp69 juta.

Partai Buruh tidak ingin pengelolaan dana haji dilakukan secara ugal-ugalan sehingga diperlukan audit publik untuk mencermatinya.