Indeks Kemendes Pdtt

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di BPK RI dan Kementerian Desa PDTT hari ini. Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo membenarkan satu ruangan stafnya disegel penyidik KPK.

KPK, Kemendagri, dan Kemendesa PDTT bersinergi mencegah korupsi dana desa. Ketiga lembaga akan mengawasi jalannya penggunaan dana desa.

Alokasi dana desa yang mencapai ratusan triliun akan diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Kemenkop dan Kemendes PDTT berencana melakukan holding dua perusahaan yakni BUMDES dan koperasi. Holding ini bertujuan mendukung program unggulan desa dalam rangka menggerakkan ekonomi pedesaan.

Anggaran sebesar Rp14,8 triliun telah dialokasikan Kemendes PDTT guna merealisasikan program prioritas di tahun 2017. Adapun target prioritas Kemendes PDTT di antaranya mengentaskan desa tertinggal dan memperbanyak desa mandiri.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar meminta agar dana desa bisa digunakan untuk mengantisipasi bencana.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) membuat berbagai program penguatan petani desa sebagai basis terpenting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Mereka membuat tiga pilar Matra Pembangunan Desa dalam memperkuat kemandirian pangan desa, yakni menguatkan Jaringan Komunitas Wiradesa di tingkat petani, mewujudkan kemandirian ekonomi desa, serta mendorong partisipasi dan kerja sama masyarakat.

Partai Kebangkitan Bangsa menilai PDIP ingin merebut jabatan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang saat ini di dijabat oleh kadernya, Marwan Jafar. Hal tersebut terlihat dari sikap beberapa politisi partai moncong putih, seperti Pramono Anung, Diah Pitaloka, dan Budiman Sudjatmiko.