Indeks Kemenag

TPG Kemenag 2025 akan segera dicairkan sebelum Lebaran 1446 Hijriah. Simak jadwal pencairan TPG Kemenag 2025 dancara update EMIS GTK.

Kemenag menilai, peraturan kuota jemaah per provinsi saat ini mengakibatkan masa tunggu jemaah menjadi tidak merata.

Keberadaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tak memberikan manfaat bagi ekosistem haji di Indonesia.

Kementerian Agama melakukan penyesuaian jadwal PPG Daljab Kemenag Batch 1 tahun 2025. Simak jadwal terbaru di bawah ini.

Cara mengajukan bantuan Al Qur'an dari Kemenag bisa dipantau melalui artikel ini. Cek contoh suratnya lengkap beserta tahapan pengajuan bantuan.

Kemenag Jogja mengimbau agar masyarakat bijak mengelola sampah di tempat-tempat ibadah saat kegiatan takjilan.

Jemaah yang berhak melakukan pelunasan untuk segera melunasi biaya haji sebelum 14 Maret 2025.

Strategi pendayagunaan zakat ini diharapkan dapat terintegrasi dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional dan daerah.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengatakan Kemenag masih mengidentifikasi apa saja yang dapat dilakukan efisiensi usai anggaran dipangkas.

Kemenag minta KPK turut mengawasi pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, tak hanya di Indonesia saja.

Link PDF daftar nama pembatalan kelulusan PPPK Kemenag 2024 bisa dipantau di sini. Cek daftar secara lengkap.

Proses seleksi petugas haji 1446 H/2025 M, baik daerah maupun pusat, sudah dilakukan pada November-Desember 2024.

Kemendikdasmen memastikan keputusan atas libur saat bulan Ramadan bagi murid-murid sekolah telah diputuskan.

PPG Daljab Kemenag 2025 segera dibuka. Ini jumlah total kuota dan daftar lengkap syaratnya.

Indonesia saat ini hanya mendapat kuota petugas sebanyak 2.210 atau 1% dari kuota jemaah haji 2025.

Berikut ini pengumuman PPPK Kemenag tahap 1 2024 PDF dan link untuk mengunduhnya. Pengumuman disampaikan hari ini.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menuturkan kinerja yang baik tidak hanya diukur dari hasil kerja semata tetapi juga dari bagaimana niat dan upaya.

Tanggal 30-an Desember akan ada rapat pembentukan panja (panitia kerja) DPR. Baru setelah itu rapat panja. Di situlah baru diputuskan berapa ongkos haji.

Nasaruddin menuturkan kesadaran kolektif dan tindakan berkelanjutan bisa menggunakan pendekatan agama sebagai langkah transformasi yang berkelanjutan.

Kementerian Agama akan mengintegrasikan data jemaah haji dengan layanan BPJS Kesehatan.