Indeks Kasus Djoko Tjandra

"Saya lebih baik mati daripada martabat keluarga saya dilecehkan seperti ini. Saya menolak putusan hakim dan mengajukan banding," kata Irjen Napoleon.

Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo bilang jika Prasetijo menerima putusan, maka pihaknya segera gelar sidang etik.

Napoleon terbukti menerima suap 370.000 dolar AS dan 200.000 dolar Singapura (sekitar Rp7,23 miliar) dari Djoko Tjandra.

Djoko Tjandra dianggap pelaku utama dalam kasus dugaan suap kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari sebesar 500 ribu dolar AS.

Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra berharap dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung.

Hakim diminta menolak permintaan Djoko Tjandra sebagai saksi yang bekerja sama dengan penegak hukum.

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo masih punya utang kasus besar seperti dugaan korupsi Asabri dan kebakaran gedung Kejagung.

Djoko Tjandra dkk seharusnya divonis maksimal enam tahun penjara.

Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang meminta Prasetijo Utomo divonis 2,5 tahun penjara.

Vonis Djoko Tjandra 2,5 tahun penjara melebihi tuntutan jaksa.

Prasetijo mengaku status hukum Djoko Tjandra saat ditemui adalah sebagai orang bebas.

Brigjen Pol. Prasetijo Utomo mengakui menerima 20.000 dolar AS (sekitar Rp282 juta) dari pengusaha Tommy Sumardi.

Napoleon mengaku membalas surat istri Djoko Tjandra, Anna Boentaran yang meminta penjelasan mengenai "red notice" suaminya karena ingin melayani masyarakat.

Jaksa menuntut Djoko Tjandra 2 tahun penjara dalam kasus dugaan pemalsuan surat jalan saat sidang di PN Jaktim, Jumat (4/12/2020).

Pungki Primarini mengakui kakaknya biasa mengirimkan uang hingga Rp500 juta untuk kebutuhan rumah tangga yang dikirim 3 atau 6 bulan sekali.

Brigadir Fortes mengaku diminta untuk membuat konsep surat terkait dengan Djoko Tjandra pada 9 April 2020 dan dijanjikan imbalan oleh Prasetijo Utomo.

Dokumen dari jaksa & polisi berguna bagi KPK untuk mendalami dugaan keterlibatan petinggi institusi tertentu yang memberikan bantuan kepada Djoko Tjandra.

KPK didesak turun tangan karena orang kuat terindikasi berkomplot dengan Djoko Tjandra.

KPK belum memperoleh dokumen perkara Djoko Tjandra meski sudah dua kali meminta kepada Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung.

Sejauh ini belum terungkap aliran duit Djoko Tjandra ke petinggi Polri selain dua jenderal.