Indeks Kalimantan Barat

Warga perbatasan banyak yang memiliki KTP ganda agar tidak perlu menggunakan paspor untuk keluar masuk Malaysia.

Badan Narkotika Nasional (BNN) akan merilis kasus sindikat narkoba Malaysia yang beroperasi di Kalimantan Barat dan Aceh dengan barang bukti sabu sebanyak 17 kilogram dan 40 kilogram.

BNPB hari ini terdeteksi sebanyak 239 titik api, dan terbanyak di Kalbar yakni sebanyak 126 titik api.

Ali Anyang adalah pejuang asli Dayak yang berperan besar dalam menegakkan kedaulatan Republik Indonesia di Kalimantan Barat.

PT Pelindo II (Persero) menargetkan tahun ini akan memulai pembangunan Pelabuhan Internasional di Pantai Kijing, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dengan nilai investasi sekitar Rp5 triliun. Tujuannya yakni mempercepat perekonomian dengan menurunkan biaya logistik.

Para penari dan anggota TNI/ Polri hilir mudik, bergabung dengan tamu undangan dan pengunjung yang datang untuk menghadiri pembukaan Sail Selat Karimata 2016.

PT Pertamina menyatakan permintaan BBM jenis Premium di Kalbar dalam 3 bulan terakhir turun hingga 3 persen sejak peluncuran BBM Pertalite.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendesak Perusahaan Listrik Negara (PLN ) tidak lagi memonopoli penyediaan layanan listrik bagi masyarakat Indonesia, seiring dengan buruknya pelayanan listrik oleh perusahaan tersebut.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Pontianak sejak Senin hingga Rabu (28-30/3/2016), perwakilan masyarakat enam kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menghasilkan kesepakatan untuk mempertahankan tanah dan hutan adat sebagai lahan kehidupan. Mereka tidak mau tanahnya beralih fungsi menjadi perkebunan atau pertambangan.

Menjelang penurunan harga Bahan Bakar Minyak subsidi yang dimulai 1 April 2016, pukul 00.00 WIB PT Pertamina menjamin stok BBM di Provinsi Kalimantan Barat aman dan mencukupi.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta kepada pemerintah daerah (Pemda), khususnya yang ada di Kalimantan Barat untuk bisa memberikan percepatan layanan kepada masyarakat dan menghapus Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai memperlambat layanan.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan mengakomodasi hukum adat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.