Indeks Jurnalis

Acara media talks untuk meningkatkan kemampuan para jurnalis agar dapat beradaptasi di era AI.

Dalam unggahan asli Bangkapos, tak ada informasi soal hadiah Supercar dari presiden.

Dadan Hindayana mengatakan BGN tidak menoleransi bentuk kekerasan apapun dalam menghadapi suatu hal.

Masa depan jurnalisme di era AI adalah era kolaborasi di mana teknologi menjadi alat pendukung yang kuat.

LBH Pers ungkap 38 kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi di 2025 tapi tak pernah ada penegakan hukum.

Simak kronologi kejadian pengeroyokan 8 jurnalis saat meliput sidak di PT GRS, beserta update penetapan tersangka.

Polisi masih menelusuri keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan anggota Brimob yang ikut dalam aksi pengeroyokan.

Kekerasan terhadap wartawan tidak hanya menyerang individu jurnalis, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi kebebasan pers dan hak publik atas informasi.

Iwakum minta Pasal 8 UU Pers dan Penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945.

Pekerja Suara Merdeka digaji di bawah UMK, dicicil, bahkan dipotong sejak pandemi. Gaji enam bulan terakhir pun belum dibayar perusahaan.

Awalnya awak media diizinkan ambil gambar, tapi tiba-tiba diminta segera tinggalkan lokasi saat mendekati area kolam renang.

Kejagung mengungkap beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang berpotensi menjerat aktivitas jurnalistik.

Youmna dan Maher menceritakan bagaimana pengalaman mereka menjadi mata dan telinga dunia untuk melihat apa yang terjadi di Gaza.

Badai PHK di berbagai sektor, termasuk industri media, menjadi sorotan bagi AJI Indonesia. Pemerintah diminta dapat segera menghentikan gelombang PHK.

Dewan Pers langsung bekerja menelaah materi pemberitaan yang diproduksi Tian Bahtiar yang mengakibatkan menjadi tersangka perintangan penyidikan.

Penonaktifan Tian dilakukan agar dia dapat fokus menjalani proses hukum di Kejaksaan Agung.

Qohar menjelaskan, ketiga tersangka diduga melakukan pemufakatan jahat dengan peran berbeda, mencakup aspek yuridis, nonyuridis, hingga teknis.

Subsidi rumah mestinya bukan berdasarkan profesi, tapi untuk warga yang membutuhkan.

Direktur Eksekutif LBH Pers, Mustafa Layong, menyebut bahwa angka kekerasan terhadap jurnalis terus meningkat dari tahun ke tahun.

Negara harus memberikan keamanan terhadap para seluruh media dan jurnalis bukan hanya kepada yang berpihak kepada pemerintah.