Indeks Jppi

Ubaid mengatakan, kasus di Langkat membuktikan anggaran pendidikan masih menjadi sasaran empuk korupsi bagi elite daerah.

Daya tampung sekolah negeri terbatas. Beberapa anak terpaksa sekolah di sekolah swasta yang berbayar atau bahkan harus putus sekolah.

Pemerintah harus taat pada mandat konstitusi yang mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar bagi warga.

Menurut Ubaid, biaya tambahan untuk membiayai anak di sekolah swasta Rp84 triliun. Itu sangat kecil dibandingkan jumlah anggaran pendidikan Rp665 triliun.

JPPI mencatat 11 pengaduan ini bersumber dari kasus di Provinsi Banten dan Jawa Barat.

Berdasarkan pemantauan JPPI, pelaksanaan PPDB tahun ini kian buruk dibanding tahun-tahun sebelumnya.

JPPI meminta Gubernur Anies Baswedan untuk memperhatikan kemampuan akademik dan kemampuan berbahasa Indonesia ahli asing saat mengajari para siswa.

Tanpa status kepegawaian tetap, para guru honorer meski mendapatkan gaji dari dana alokasi umum (DAU) tetap rawan, karena bisa kapan pun diberhentikan oleh kepala sekolah.

Gaji guru honorer di Depok belum dibayar selama 3 Bulan, JPPI meminta Pemkot Depok bertanggung jawab dan segera menanggapi persoalan tersebut.

Soal guru honorer yang tinggal di WC sekolah, JPPI menilai, bukti buruknya tata kelola pendidikan.

Pemerintah yang dimaksud Kemenag, Kemenristekdikti, Dinas Pendidikan daerah, komite sekolah dan masyarakat sipil secara luas, serta pihak profesional.

JPPI menilai, rencana penambahan anggaran pendidikan yang diajukan Kemendikbud harus jelas peruntukannya, yakni pada peningkatan kualitas pendidikan, bukan untuk belanja tidak langsung.

Pengamat Pendidikan dari JPPII meminta kampus-kampus tidak memecat atau men DO mahasiswa yang terpapar radikalisme.