tirto.id - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyoroti penambahan anggaran pendidikan yang diajukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia.
Menurutnya, terdapat perhitungan yang masak dan jelas perihal proporsi anggaran belanja agar anggaran yang ada lebih dominan dialokasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan, bukan untuk belanja tidak langsung.
"Sebab APBN untuk pendidikan banyak yang ditransfer ke daerah. Sementara daerah tampaknya belum ada political will soal pendidikan," ujar Ubaid kepada Tirto, Kamis (4/7/2019).
Ia mengatakan, komitmen pemerintah daerah (pemda) dalam mengalokasikan dana pendidikan 20 persen perlu mendapat perhatian khusus publik.
Selain itu, lanjutnya, peruntukan penambahan anggaran pendidikan harus jelas, salah satunya difokuskan pada pemerataan mutu pendidikan.
"Nomenklatur mutu atau kualitas ini juga harus clear. Sebab di banyak daerah peningkatan mutu itu dipakai untuk sekedar acara-acara sosialisasi," ujarnya.
Dalam Raker dengan Komisi X, Kemendikbud menyampaikan, penambahan anggaran sebesar Rp12,22 triliun untuk tahun anggaran 2020. Adapun pagu indikatif Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN TA) tahun anggaran 2020 sebesar Rp34,534 triliun.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, penambahan anggaran tersebut demi mendukung empat program prioritas nasional yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 di antaranya Perluasan Akses Pendidikan, Peningkatan Mutu, Kebudayaan dan Bahasa, serta Revitalisasi Vokasi.
Lebih lanjut ia mengatakan, sebagai salah satu kementerian yang mengelola anggaran pendidikan terbesar tahun anggaran 2018, daya serap Kemendikbud mencapai 97,10 persen.
"Dalam dua tahun terakhir realisasi anggaran Kemendikbud tertinggi dibandingkan 10 kementerian dan lembaga lain pemegang anggaran terbesar," ujar Mendikbud di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
