Indeks Jokowi

Faldo menilai sikap Jokowi sudah jelas soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

Pengamat menduga ketidakjelasan sikap Jokowi dalam wacana penundaan pemilu untuk mengamankan proyek IKN.

PSI lebih mendukung partai-partai di DPR mengupayakan amandemen UUD 1945, sehingga bisa menjadi landasan hukum Jokowi maju lagi pada Pemilu 2024.

Jokowi memastikan magnet ekonomi Indonesia terbagi dua yakni di DKI Jakarta dan IKN Nusantara.

Pernyataan Jokowi dinilai sebagai upaya meyakinkan publik agar program IKN mendapat dukungan meski meski ada penolakan.

Jusuf Kalla mengeluh perusahaannya butuh lima tahun lebih untuk mengurus perizinan dengan PLN guna membangun PLTA di Poso.

Cak Imin mengaku akan menyampaikan usulan penundaan Pemilu 2024 ke Jokowi.

Desainer Nyoman Nuarta menjelaskan konsep bangunan Istana Negara sebagai Kantor Presiden di IKN Nusantara.

Pembangunan IKN akan dimulai tahap pertama di kawasan inti pusat pemerintahan dan diawali revitalisasi dan reboisasi hutan terlebih dahulu.

Jokowi hingga kini belum mengumumkan siapa orang yang dipilihnya untuk menjadi Kepala Otorita IKN Nusantara.

Pembangunan istana negara dan gedung-gedung kementerian di IKN Nusantara menggunakan APBN, yang menurut Jokowi hanya 20 persen dari total anggaran.

Jokowi akan melarang orang yang senang naik mobil pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Jokowi minta pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dipermudah, khususnya bagi pekerja yang terkena PHK.

PDIP menyerahkan keputusan pemilihan kepala otorita IKN ke Jokowi meski tiga kadernya masuk dalam bursa.

Arief menuturkan kerja Badan Pangan Nasional akan melibatkan kementerian/lembaga terkait, termasuk petani, nelayan dan peternak.

Menurut Taufiq kebijakan ini sebagai upaya pemerintah demi mengoptimalkan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.

Mulai 1 Maret 2022 Kartu BPJS Kesehatan harus dilampirkan sebagai syarat pendaftaran hak atas tanah atau satuan rumah susun yang diperoleh dari jual beli.

Jokowi beranggapan negara-negara dunia sebaiknya tidak lagi berpikir untuk rivalitas, apalagi masih dalam kondisi pandemi COVID-19.

Kemkominfo dan DPR perlu segera menjalani komunikasi secara intens agar bentuk dari Otoritas PDP bisa segera disepakati.

Ngabalin mengklaim Jokowi selalu berupaya memahami masalah dengan baik, seperti persoalan di Desa Wadas yang dianggap kesalahan Bupati Purworejo.