Indeks Jaksa

Jaksa Agung Prasetyo membenarkan KPK telah menangkap jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Tekanan darah tinggi menjadi penyakit yang rentan dialami oleh jaksa dan aparat hukum lainnya.

Ratna Sarumpaet dituntut oleh jaksa dengan hukuman 6 tahun penjara. Jaksa menilai Ratna telah membuat keonaran dengan menyebar informasi bohong (hoaks). 

Istri panitera PN Jakarta Timur, yang juga berprofesi sebagai jaksa, mengaku membuang ponsel miliknya setelah suaminya ditangkap KPK. 

Bagus dan penasihat hukumnya tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut.

Jaksa tidak memasukkan pencabutan hak politik dalam tuntutan untuk Idrus Marham karena kasus suap yang membelit politikus Golkar itu terjadi sebelum ia menjabat Menteri Sosial.  

Lucas menuding ada dendam di balik tuntutan jaksa KPK untuk dirinya. Dia juga mengklaim semua tuduhan jaksa kepada dirinya adalah fiksi. 

Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung menyatakan foto yang tersebar bukan bagian dari kampanye.

Kejaksaan Negeri Bekasi tetap menahan FT meski sedang hamil tujuh bulan dengan dalih karena khawatir dia melarikan diri.

Persatuan Jaksa Indonesia mengusulkan ada regulasi khusus yang mengatur mekanisme perlindungan terhadap aparat penegak hukum.

Hakim memvonis Taat Pribadi 18 tahun penjara karena dinilai telah menganjurkan pembunuhan.

Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo dipastikan mangkir dalam pemanggilan perdana sebagai tersangka kasus SMS ancaman terhadap Jaksa Agung Muda Yulianto.

Hary Tanoesoedibjo sudah ditetapkan sebagai tersangka perkara pengiriman pesan singkat berisi ancaman kepada penyidik kejaksaan berdasarkan SPDP tertanggal 15 Juni 2017.

KPK melatih sejumlah polwan dan jaksa perempuan untuk menjadi agen SPAK yang bertugas menularkan semangat antikorupsi.

KPK berencana membekali para jaksa dan penyidik kasus korupsi penting dengan pengawal dan senjata api.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) tak menggubris penolakan kuasa hukum ahok terhadap saksi ahli Hamdan Rasyid sebab majelis hakim menerima dia.

Melibatkan para jaksa sebagai pengawal dan pengaman proyek pemerintah di pusat maupun daerah justru berpotensi memunculkan persoalan baru. Para jaksa justru dikhawatirkan bakal tutup mata jika terjadi penyelewengan di proyek yang menjadi tanggung jawabnya.

Penugasan para jaksa dalam mengawal dan mengamankan proyek infrastruktur berpotensi menurunkan capaian kinerja mereka. Jika pada tahun 2015 kinerja penyidikan pidsus dari Kejagung hingga Kejari mencapai 1.717 perkara, kini hingga September 2016 baru mencapai 1.200 perkara.

Jaksa Agung pernah mengajukan anggaran Rp63,6 miliar ke Komisi III DPR untuk operasional keterlibatan jaksa dalam mengawal dan mengamankan proyek pembangunan infrastruktur. Padahal jika memanfaatkan BPK atau BPKP, tidak perlu ada lagi pengeluaran negara.

Para jaksa mendapat tugas baru sebagai pengawal dan pengaman proyek infrastruktur pemerintah mulai dari pusat hingga daerah. Tujuannya, meminimalisir terjadinya penyelewengan. Namun, keterlibatan para jaksa di dalam berbagai proyek pembangunan justru dikhawatirkan memunculkan konflik kepentingan.