Indeks Izin Sawit

KPK mendorong pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di Papua Barat sebagai awalan perbaikan tata kelola sawit.

KPK sebut sudah 10 perusahaan yang dievaluasi hingga Januari 2021 dan 8 perusahaan sudah dicek ke lapangan.

BPDPKS mengklaim industri sawit telah mematuhi Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang moratorium sawit, sehingga tuduhan sejumlah pihak bahwa sawit menyebabkan Karhutla terbantahkan.

Bisnis perkebunan kelapa sawit yang dimiliki para perusahaan TBK dan berjumlah ribuan hektare mengalami masalah dari tak memiliki HGU hingga penyerobotan hutan lindung.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan pemerintah memiliki data terkait kepatuhan pajak dan akan mempelajarinya bersama KPK.

Perusahaan wajib mengalokasikan lahan sawitnya sebesar 20 persen agar bisa mendapatkan izin. 

Negara-negara anggota Uni Eropa masih boleh tetap mengimpor minyak nabati yang bersumber dari komoditas ILUC yang tinggi.

Peneliti dari INDEF menduga ada kepentingan bisnis di balik larangan produk turunan minyak sawit di Eropa.

Dubes Eropa untuk Indonesia menyatakan, regulasi yang diterapkan oleh Uni Eropa terkait pembatasan sawit nantinya juga hanya terbatas pada penggunaan sawit untuk biofuel.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta Walhi untuk memperhatikan jalannya pemberian izin pengelolaan sawit kepada PT Sebuku Inti Plantation, di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pemerintah telah menetapkan penundaan perizinan sawit pada 19 September 2018 melalui Moratorium Sawit, tapi KLHK justru melepaskan pelepasan lahan untuk sawit.

Kemenperin optimis realisasi pertumbuhan industri agro di tahun 2019 akan lebih besar dari target 7,10 persen.

KPK telah menetapkan empat anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan tiga direksi PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) menjadi tersangka kasus dugaan suap.