Indeks Dprd Dki Jakarta

DPRD DKI Jakarta ingin menarik retribusi setelah mendengar biaya sewa kantin dan Pemprov DKI tak menutup kemungkinan menyetujuinya.

Program Sekolah Gratis di Jakarta diharapkan tidak menghapuskan bansos yang sudah ada, seperti KJP Plus dan KJMU.

Diperlukan kehadiran pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan bagi warga Jakarta.

Lurah dan camat yang tidak tinggal di rumah dinas menyulitkan warga pada saat ingin menyampaikan aspirasi.

Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat maraton selama tiga hari untuk membahas Raperda APBD 2025 bersama dengan BUMD.

Keberadaan RTH sangat penting diwujudkan agar masyarakat Jakarta bisa menikmati udara bersih yang penting untuk kesehatan.

Terdapat 133 lokasi di Jakarta yang dianggap rawan terhadap peredaran narkoba.

DPRD DKI Jakarta berupaya melakukan pemerataan Bantuan Operasional Tempat Ibadah seperti masjid, musala, gereja, wihara, pura, hingga kuil.

Selain untuk kebutuhan warga, dana operasional RT yang disalurkan oleh Pemprov DKI Jakarta dapat digunakan untuk membeli dan merawat APAR.

Evaluasi terhadap program KJP perlu dilakukan agar lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Khoirudin mendorong Pemprov DKI agar membuat peraturan gubernur (pergub) terkait kenaikan gaji guru honorer.

Mujiyono mengatakan, Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi, meninggal dunia di Kantor Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu di Jakarta Utara.

Masalah sampah di wilayah RW 03 Lebak Bulus masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya dapat diatasi secara maksimal.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, yakin Marullah Matali sebagai Sekda bisa lebih dekat dengan warga.

Audiensi pengurus RW 03 ke DPRD DKI Jakarta untuk membahas penanganan sampah, penggunaan jalan lingkungan, dan penataan wilayah hutan kota.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah menyediakan pusat kesehatan hewan di setiap kota di Jakarta.

Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 besarnya Rp91,1 triliun.

Pemprov DKI masih membahas program sekolah gratis bersama DPRD DKI Jakarta karena mereka tengah menyusun RAPBD tahun anggaran 2025.

Anggaran untuk peningkatan tipe RSUD Tugu Koja dan RSUD Cilincing dialokasikan dari rancangan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2025.

Anggota DPRD Jakarta, Ramly H.I. Muhamad,mengaku akan terus menolak penghapusan KJP Plus.