Indeks Dewan Pertimbangan Agung

Menurut anggota Baleg DPR RI Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, kendati tak dibatasi, bukan berarti presiden boleh ugal-ugalan mengatur jumlah anggota DPA. 

Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, meyakini Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, bukan pengusul revisi UU Wantimpres.

Wacana Jokowi akan menjadi anggota DPA dilontarkan oleh Maruarar Sirait. Dia yakin dan mendoakan agar Jokowi menjadi anggota DPA usai pensiun.

Salah satu pasal dianggap kontroversial adalah mengenai jumlah anggota Wantimpres/DPA yang sebelumnya hanya 8 orang, kini tergantung kebutuhan presiden.

Perubahan status dan urgensi keberadaan Wantimpres tidak berdampak apa pun pada proses kelanjutan pembangunan ke depan.

Presiden Jokowi menyerahkan rencana perubahan Wantimpres menjadi DPA kepada DPR sebagai inisator perubahan lembaga lewat revisi undang-undang.

Menurut Jusuf Kalla, saat ini sudah ada lembaga Wantimpres sehingga tak perlu bikin DPA lagi.

Jokowi mengaku heran saat ditanyakan wacana pembentukan DPA yang dimunculkan Bambang Soesatyo.

Apa saja tugas DPA, lembaga negara yang dihapus setelah amandemen UUD 1945? Apa beda DPA dan Wantimpres?

DPA bertugas memberi masukan kepada presiden, meski kadang tak digubris. Setelah mati pada 2003, fungsi DPA berlanjut lagi lewat Wantimpres.