Dalam debat Pilpres 2019, cawapres Ma'ruf Amin menyatakan terorisme bukan jihad. Menurut dia, terorisme perlu dicegah dengan melawan penyebaran paham radikal dan intoleran.
KontraS menilai jawaban-jawaban Jokowi terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu dalam Debat Capres-Cawapres Pilpres 2019 selama sesi satu hingga dua masih ambigu.
Prabowo Subianto menyebut seorang kepala desa di Jawa Timur yang mendukungnya ditahan, sedangkan para kepala daerah yang mendukung Jokowi tak tersentuh hukum.
Pada Debat Capres 2019, Jokowi menyatakan akan membentuk badan legislasi nasional. Menurut Direktur Riset Populi Center Usep S. Ahyar mengatakan dibentuknya BPLN memang kebutuhan yang sangat mendesak.
Hingga sesi ke-2 debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019, Prabowo-Sandiaga unggul di dunia maya, khususnya Twitter. Mention ke Prabowo-Sandi 30,6 ribu, Jokowi-Ma'ruf hanya berada di angka 12,7 ribu.
Jangan mempertentangkan antara HAM dan penegakan hukum, jika melanggar prosedur, maka Jokowi mempersilahkan untuk mengikuti mekanisme yang ada seperti praperadilan.
Badan itu akan menjadi ruang konsultasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga satu pintu dalam pembuatan aturan agar tak tumpang tindih.
Dalam debat capres 2019, Jokowi menyatakan pemenuhan HAM tidak hanya dari segi hak sipil dan politik, tapi juga hak ekonomi dan sosial-budaya, termasuk hak atas pembangunan.