tirto.id - Isu penegakan hukum menjadi salah satu isu penting dalam Debat Pilpres putaran satu 2019. Pada sesi dua debat tersebut Jokowi sempat menyinggung bahwa hukum bisa ditegakkan bila ada bukti yang sesuai dengan fakta dan bukan direkayasa.
"Hukum-hukum yang bisa kita lakukan kalau ada bukti jangan hukum kita ini dirusak untuk menyampaikan sesuatu misalnya katanya dianiaya mukanya kemudian konferensi pers bersama-sama akhirnya apa yang terjadi ternyata operasi plastik," kata Jokowi.
Jokowi juga mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga jika terjadi pelanggaran hukum, sampaikan kepada aparat penegak hukum agar diselesaikan dengan mekanisme serta prosedur yang ada.
"Ini adalah negara hukum ada prosedur hukum kalau ada bukti sampaikan ke penegak hukum, jangan grusak grusuk," kata Jokowi.
Jokowi juga menambahkan, dalam penegakan hukum jangan mempertentangkan antara hukum dan HAM.
"Jangan mempertentangkan antara HAM dan penegakan hukum, penahanan terhadap tersangka memang itu merampas kemerdekaan seseorang, jadi kalau ada tersangka korupsi misalnya ditahan itu bukan pelanggaran HAM itu dilakukan agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti yang kedua mungkin calon tersangka melarikan diri," ujar Jokowi.
Jokowi menambahkan, jika nantinya dalam penegakan hukum tersebut melanggar prosedur-prosedur, maka Jokowi mempersilahkan untuk mengikuti mekanisme yang ada seperti praperadilan.
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
