Indeks Aturan Social Commerce
Pemerintah Diminta Konsisten Tegakkan Aturan Sosial Commerce
TikTok Shop boleh dibuka lagi jika platform tersebut mempunyai perizinan layaknya e-commerce.
Usai S-Commerce, Pemerintah Perlu Atur Praktik Predatory Pricing
Tauhid mengatakan, pemerintah perlu mengatur praktik predatory pricing atau jual rugi di e-commerce usai social commerce seperti TikTok Shop dilarang.
Zulhas Akui Pusat Grosir Masih Sepi usai TikTok Shop Cs Dilarang
Mendag Zulhas mengatakan, pusat grosir masih sepi setelah pemerintah menetapkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 terkait social commerce.
Ramai Social Commerce, Bagaimana Tren Belanja Warga Indonesia?
Sejak April 2023, terus terjadi penurunan Indeks Penjualan Riil (IPR) selama tiga bulan berturut-turut hingga bulan Juli.
Cak Imin: Pasar Tanah Abang Sepi karena Pola Belanja Berubah
Cak Imin menyebut, Pasar Tanah Abang yang sepi pembeli bukan karena munculnya TikTok Shop. Namun, disebabkan adanya perubahan pola belanja masyarakat.
TikTok Harap Pemerintah Perhatikan Dampak Aturan Social Commerce
TikTok Indonesia tetap menghormati hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia terkait memisahkan social commerce menjadi e-commerce dan media sosial.
Alasan Pemerintah Larang TikTok Shop Cs Transaksi Jual Beli
Budi Arie Setiadi membeberkan alasan pemerintah melarang social commerce seperti TikTok Shop melakukan transaksi jual beli secara langsung.
Wamendag: TikTok Belum Punya Izin Bisnis E-Commerce
Jerry Sambuaga menuturkan, saat ini TikTok belum memiliki izin bisnis e-commerce. TikTok hanya punya izin untuk beroperasi di Indonesia.
Aturan Social Commerce Diteken Hari Ini, Apa Saja yang Diatur?
Kementerian Perdagangan segera merevisi Permendag 50 tahun 2020 sebagai dasar hukum perbedaan e-commerce dan media sosial.