Indeks Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

15 tahun RUU Masyarakat Adat mandek di DPR. Tanpa payung hukum yang jelas, konflik wilayah adat terus berulang dan masalah hajat hidup dipertaruhkan.

AMAN menilai izin mengelola pertambangan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Koalisi masyarakat sipil menyarankan pemerintah mengaudit aktivitas pertambangan, perkebunan, hutan tanaman industri, hingga food estate.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meminta pemerintah untuk duduk bersama membahas RUU Masyarakat Hukum Adat.

DPR mengatakan, mereka masih menunggu Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Masyarakat Adat yang sedang digodok pemerintah.

Pemerintah didesak untuk mematuhi keputusan Mahkamah Agung terkait persoalan membuka data Hak Guna Usaha (HGU) yang telah disepakati.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menerima kunjungan Pasukan Adat Nusantara Indonesia (PANI) di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Visi Misi Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga dinilai sama-sama memberikan perhatian minim pada masyarakat adat. 

AMAN mengkritik Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga karena tidak menjelaskan solusi mereka untuk masalah yang dihadapi masyarakat adat saat Debat Pilpres 2019 tahap pertama. 

KPU didesak agar tidak lagi membocorkan pertanyaan di Debat Pilpres 2019. Selain itu, KPU diminta tidak mengajukan pertanyaan panelis ke kandidat dengan mekanisme undian.  

"Jokowi terbukti tidak memenuhi janji. Jokowi harus melakukan tindakan-tindakan yang bisa membuat kami yakin dan dia tidak membohongi kami lagi," ujar Sekjen AMAN. 

Dahnil Anzar berjanji mempertemukan Prabowo Subianto dengan komunitas masyarakat adat. Dia meminta komunitas masyarakat adat menyampaikan aspirasinya kepada Prabowo.