PDIP: Megawati Izinkan Partai Oposisi Masuk Paket Ketua MPR

Oleh: Selfie Miftahul Jannah - 13 Agustus 2019
Dibaca Normal 1 menit
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memberi sinyal untuk parpol oposisi bisa bergabung di psket Ketua MPR.
tirto.id - Ketua Umum Patai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memberikan sinyal untuk mengizinkan partai oposisi yang terdiri dari Gerindra, PAN, Demokrat sampai PKS untuk mengisi paket ketua MPR yang akan dipilih secara aklamasi melalui skema musyawarah dan mufakat.

"Musyawarah mufakat, gimana cara yang mufakat yang hilangkan blok-blok politik pada saat Pilpres kemarin," kata Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah di Gedung Nusantara III, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019).

"Salah satu caranya adalah bisa saja unsur dari partai politik koalisi indonesia kerja (KIK) diajak bergabung menjadi salah satu unsur pimpinan MPR RI sehingga dari nonkoalisi," lanjutnya.

Ia menjelaskan, dari unsur partai politik KIK dan unsur partai politik Koalisi Adil Makmur bersama DPD RI bisa gabung dalam paket elite MPR melalui musyawarah mufakat.

"Kemudian sebelumnya sama-sama menyepakati agenda amandemen terbatas untuk mengajukan kembali GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), tidak boleh ada yang punya pandangan lain," tuturnya.

"Punya keinginan lain, punya sikap lain maka di dalam pandangan Ibu Mega, MPR dengan kondisi objektif yang demikian itulah yang memenuhi syarat untuk diadakannya amandemen terbatas," ucapnya lagi.

Ia menyampaikan, keinginan Ketua umum soal pemilihan paket ketua MPR yang dipilih secara aklamasi. Hal ini dilakukan untuk membuat kinerja MPR menjadi solid. Terutama ia mengatakan di periode dua ini MPR memiliki pekerjaan yang besar yaitu melakukan amandemen Undang-undang Dasar (UUD).

Menurut dia, paket ketua MPR harus dalam keadaan yang utuh tidak tercerai berai tidak terkotak-kotak. Jangan seperti paket MPR di periode lalu.

"Ibu Mega mengharapkan pemilihan pimpinan MPR itu dilaksanakan secara aklamasi. MPR periode yang akan datang memiliki pekerjaan besar memiliki agenda besar yaitu untuk mengamandemen secara terbatas undang-undang Dasar 1945 Oleh karena MPR punya agenda besar pada periode yang akan datang diharapkan kondisi objektif MPR dalam keadaan yang solid," pungkasnya.


Baca juga artikel terkait KETUA MPR atau tulisan menarik lainnya Selfie Miftahul Jannah
(tirto.id - Politik)

Reporter: Selfie Miftahul Jannah
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
DarkLight