Mengapa Presiden RI Dilantik 20 Oktober: dari Gus Dur, SBY, Jokowi?

Oleh: Alexander Haryanto - 20 Oktober 2020
Dibaca Normal 2 menit
Ada tiga presiden RI yang dilantik pada 20 Oktober, yakni Gus Dur, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi. Apa bedanya?
tirto.id - 20 Oktober adalah tanggal yang cukup penting dalam sejarah politik di Indonesia. Sebab, tercatat ada tiga presiden RI yang pernah disumpah jabatan pada tanggal itu, mulai dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

Abdurrahman Wahid dilantik menjadi Presiden ke-4 RI pada 20 Oktober 1999. Ia adalah mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Setidaknya, ada banyak predikat yang melekat pada diri Gus Dur, baik sebagai pemimpin organisasi massa terbesar, tokoh intelektual, pejuang demokrasi, tokoh pluralisme, tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat dan sebagai tokoh agama (Kiai). Gus Dur salah satu presiden Indonesia yang diselimuti banyak kontroversi, mulai dari isu Buloggate hingga drama pemakzulan yang menjeratnya.

Ia terpilih menjadi presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil pemilu 1999 untuk menggantikan Presiden B.J Habibie. Jabatannya sebagai presiden hanya bertahan selama dua tahun lewat drama pemakzulan yang menjeratnya.

Ketika mendengar kabar ia akan dilengserkan, beberapa di antara para pendukung Gus Dur bahkan mendeklarasikan diri sebagai pasukan berani mati. Ia tahu itu akan memicu konflik besar, maka Gus Dur memilih untuk menanggapi situasi tersebut dengan santai. Ia bahkan masih sempat bercanda tentang celana pendek yang ia kenakan di malam pemakzulannya.

Jabatan Gus Dur sebagai presiden berakhir pada Sidang Istimewa MPR 2001. Pada tanggal 23 Juli 2001, posisi Gus Dur digantikan oleh Megawati Sukarnoputri.

Selain Gus Dur, presiden lain yang dilantik pada tanggal 20 Oktober adalah Susilo Bambang Yudhoyono. SBY adalah jenderal militer yang pernah menjabat sebagai Menko Polsoskam (era Gus Dur) dan Menko Polhukam (era Megawati). Selain itu, ia juga pendiri Partai Demokrat dan kini menjabat sebagai ketua umum partai berlambang mercy tersebut.

Kala itu, SBY bersama pasangannya Jusuf Kalla (JK) berhadapan dengan capres Wirato-Salahuddin Wahid, Megawati-Hasyim Muzadi serta Amin Rais-Siswono Yudo Husodo. Namun, dalam pemilihan presiden 2004, SBY dan JK terpilih sebagai presiden dan wakil presiden usai mendapat 69.266.350 suara. Dan mereka dilantik tepat pada 20 Oktober 2004.

Akan tetapi, pelantikan SBY dan JK mendapat jalan yang berat karena sempat diwarnai aksi demo. Tepat di hari pelantikan itu, mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar demo di depan gedung DPR/MPR. Mereka menantang SBY segera menuntaskan 6 agenda reformasi.

Dalam pemilu presiden 2009, SBY tak lagi berpasangan dengan JK, tetapi menggandeng Boediono. SBY kembali mendapat suara terbanyak, yakni sekitar 60,8 persen usai mengalahkan pasangan Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto. Atas kemenangan itu, SBY-Boediono dilantik sebagai presiden dan wakil presiden tepat pada 20 Oktober 2009.

Selain SBY, presiden lain yang juga dilantik tanggal 20 Oktober adalah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dalam pemilihan presiden 2014, Jokowi dan JK berhasil mendapat suara 53,15 persen dan unggul dari pasangan Prabowo-Hatta Rajasa yang mendapat 46,85 persen.

Awal-awal masa kepemimpinannya, Jokowi masih dinilai mampu membawa semangat perubahan rakyat, tak heran jika di hari kemenangannya sebagai presiden pertama kali, banyak yang mengaraknya menuju Istana Presiden. Akan tetapi, setelah terpilih kedua kalinya pada Pilpres 2019, pelantikan Jokowi-Ma'ruf bahkan mendapat pengamanan 30.000 aparat.

Tak hanya itu, pada pelantikan kali ini, sejumlah ruas jalan di Jakarta ditutup dan dialihkan seperti di sekitar kompleks Gedung DPR/MPR RI dan Istana Negara. Pengamanan termasuk penutupan jalan ini tidak seketat pelantikan periode sebelumnya. Gerakan mahasiswa bahkan sempat akan menggelar unjuk rasa menjelang pelantikan saat Joko Widodo-Ma'ruf Amin dilantik di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Menurut Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid, fenomena tersebut tidaklah mengagetkan lantaran kebijakan yang diambil Jokowi belakangan ini tidak prorakyat. Salah satunya, adalah sikap represif Kepolisian Indonesia terhadap para pendemo #ReformasiDikorupsi.

Fenomena Pelantikan Presiden 20 Oktober


Sebagaimana dilansir dari Hukum Online, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono turut menanggapi fenomena 20 Oktober yang menjadi hari pertama masa jabatan presiden, terutama dalam beberapa kasus.

Ia mengatakan, konstitusi mengatur soal durasi periode jabatan presiden dan wakil presiden selama lima tahun. Yang ditegaskan dalam UUD 1945 adalah periode tersebut arus diawali dengan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan MPR dan DPR.

Ia merujuk pada era Gus Dur yang mengucapkan sumpah jabatan presiden pada 20 Oktober 1999. Maka, apabila periodenya menjabat selama lima tahun, seharusnya berakhir di tanggal 20 Oktober 2004. Tujuannya, agar tidak terjadi kekosongan jabatan presiden.

“Kalau kita lihat, itu harus pada saat berakhirnya masa jabatan Presiden sebelumnya, agar tidak terjadi kekosongan jabatan Presiden,” kata dia dikutip Hukum Online. Hal itu bisa dilihat para hari pertama masa jabatan SBY yang dihitung sejak 20 Oktober 2004. Menurut dia, selama konstitusi belum diubah, maka akan selalu 20 Oktober.

Sementara itu, ahli hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan, bahkan yang lebih tepat, masa jabatan itu harus dilakukan pada jam yang sama. Menurut dia, hal itu sebagai bagian dari konvensi hukum tata negara di Indonesia.

Bivitri mengatakan, hal tersebut sebagai cara yang konsisten terkait kesinambungan masa jabatan presiden setelah reformasi, dengan pertimbangan untuk memastikan tidak terjadi jeda kekosongan kursi presiden.


Baca juga artikel terkait PELANTIKAN PRESIDEN atau tulisan menarik lainnya Alexander Haryanto
(tirto.id - Politik)

Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Agung DH
DarkLight