Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan keterlibatan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam mendukung penguatan efektivitas kebijakan publik.
Menurut Tito, Diskominfo di daerah perlu memperkuat kualitas komunikasi dengan publik agar berbagai kebijakan pemerintah lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
Dia menjelaskan, dalam negara demokrasi, dukungan publik merupakan faktor penting bagi keberlangsungan pemerintahan. Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan peran media dalam membentuk pandangan publik terhadap program maupun kebijakan yang dijalankan.
"Persepsi publik untuk menyampaikan dukungan atau tidak, sangat dipengaruhi sekali oleh peran dari media," jelasnya.
Tito menyampaikan hal ini saat menghadiri Rapat Koordinasi Orkestrasi Agenda Setting Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (14/10/2026) yang digelar secara hybrid.
Dia mengikuti jalannya rapat ini secara daring dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Rapat itu dihadiri pula oleh Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan dan perwakilan kepala Diskominfo provinsi maupun kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.
Dalam rapat yang sama, Tito juga menyinggung tantangan di era digital berupa firehose of falsehood, yaitu penyebaran informasi bohong secara masif dapat mengalahkan informasi faktual yang disampaikan dengan intensitas rendah.
Kondisi tersebut berpotensi membuat masyarakat lebih percaya pada informasi yang keliru daripada fakta.
Untuk itu, menurut Tito, program pemerintah yang positif harus dikomunikasikan secara efektif agar mendapatkan perhatian publik. Diskominfo di daerah, katanya, menjadi mitra penting pemerintah pusat dalam membangun narasi yang sejalan.
"Sekarang dalam konteks daerah, pemerintahan daerah, [Dinas] Kominfo menjadi ujung tombak, salah satu mitra yang penting. Ini yang perlu teman-teman [Dinas] Kominfo pahami betul. Jadi, di Dinas Kominfo ini, kita harapkan bisa menyatu [narasinya]," ujarnya.
Oleh sebab itu, ia menilai pengelolaan informasi secara lebih sistematis melalui media sosial maupun konvensional saat ini makin penting.
Tito pun mendorong Diskominfo provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Tujuannya agar pemberitaan di daerah bisa memperkuat informasi dari pusat, terutama terkait program dan capaian pemerintah.
"Saya minta teman-teman Dinas Kominfo mendukung, memiliki saluran nantinya dengan Bakom, dan kami akan dukung Bakom melalui Puspen Kemendagri untuk meyakinkan bahwa teman-teman [Dinas] Kominfo betul-betul bisa paralel dengan pemberitaan-pemberitaan Bakom," ungkapnya.
Tito turut menyoroti perlunya perhatian lebih dari pemda terhadap bidang komunikasi dan informatika. Ia menilai urusan ini tergolong pelayanan wajib non-pelayanan dasar sehingga di sejumlah daerah belum menjadi prioritas.
Padahal, fungsi komunikasi publik sangat penting untuk membangun dukungan masyarakat terhadap program pemerintah, baik di pusat maupun daerah.
Selain itu, Tito meminta pemda menyusun rencana penggunaan anggaran yang jelas untuk bidang kominfo.
"Kita harus memperkuat kehumasan. Anggaran, jumlah personel, peralatan, kemudian juga jenjang kariernya, itu mendapat atensi, kita perbaiki, dijadikan prioritas," tambahnya.
Tak kalah penting juga, lanjutnya, adalah memilih kepala Diskominfo yang memahami serta berpengalaman di bidang komunikasi dan informatika.
Langkah tersebut diperlukan agar pengelolaan komunikasi publik berjalan efektif dan sesuai kebutuhan pemerintahan.
"Jadi dengan demikian orang yang mengawaki betul-betul orang yang memahami tentang urusan pekerjaan, komunikasi dan informasi," tegasnya.
Sebagai informasi, dalam rangka peringatan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, Bakom RI mengusung tema “Dua Tahun Gerak Nyata”. Tema tersebut jadi dasar utama dalam mengomunikasikan program dan capaian pemerintah kepada publik.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
