Masuk tirto.id
tirto.id - Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I), staf khusus, hingga pejabat struktural akademik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi dilantik di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Setelah melantik para pejabat baru tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menyatakan acara itu lebih dari sekadar pelantikan biasa.
"Acara yang menurut saya sangat penting, karena ini acara adalah untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Eselon I, yang tak banyak di Kemendagri. Hari ini diserahterimakan jabatan," kata Tito.
Saat menyampaikan arahannya, Tito mengingatkan pentingnya menjaga integritas, kinerja, loyalitas, kualitas kompetensi, hingga rekam jejak yang baik dalam melaksanakan tugas.
Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik terdiri atas Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono; Dirjen Bina Pemdes Bernhard Rondonuwu; Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Andi Ony Prihartono; dan Pelaksana Tugas Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Raden Gani Muhamad
Selain itu, ada Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Hukum Sang Made Mahendra Jaya; Staf Ahli Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga La Ode Ahmad Pidana Bolombo; serta Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Benni Irwan.
Adapun untuk pejabat struktural akademik, ada Wakil Rektor Bidang Hukum, Kerja Sama, dan Kepegawaian Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Yusharto Huntoyungo.
Pesan Tito untuk Irjen Kemendagri
Secara khusus, Mendagri Tito menyinggung tugas dan tanggung jawab Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, salah satu jabatan strategis yang mengalami pergantian pejabat.
Tito menilai posisi ini strategis karena mempunyai peran dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah (pemda). Kedudukan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri pun tak sema dengan unit kerja sejenis di kementerian lain.
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Itjen Kemendagri punya wewenang menggoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap inspektorat pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
"Kita juga memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang bisa melakukan pemeriksaan kepada pemerintahan daerah yang enggak bisa dikerjakan oleh kementerian/lembaga lain [secara] administrasi, kecuali pidana," jelasnya.
Maka itu, Tito mendorong Itjen Kemendagri untuk memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta komisi lain yang menangani perlindungan anak dan bidang terkait lainnya.
Selain itu, lanjutnya, Itjen Kemendagri perlu menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini penting agar Itjen bisa menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan memperkuat sistem pengawasan internal.
Tito pun meminta Itjen Kemendagri menggelar pertemuan rutin secara daring dengan para inspektur daerah guna mempererat koordinasi.
"Mendorong sistem internal, sistem yang sehat birokrasi yang baik, itu juga saya serahkan kepada Itjen. Tugas Itjen itu berat apalagi pembagian wilayahnya dan ada inspektur khusus untuk pemeriksaan," jelasnya.
Rotasi Pejabat Pertimbangkan Rekam Jejak & Kinerja
Masih di acara yang sama, Mendagri Tito menjelaskan bahwa pergantian pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan rekam jejak, kinerja, dan kontribusi selama mengemban tugas sebelumnya.
Pertimbangan itu pun mendasari keputusan Mendagri untuk penempatan pejabat di posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), yang memiliki tugas strategis dalam mendukung sejumlah program pembangunan desa, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Tito juga melihat pengalaman, rekam jejak, dan kinerja orang-orang yang dipilih menjadi staf khusus Mendagri.
Menurutnya, pejabat yang memiliki pengalaman panjang sekaligus mampu bersikap tenang saat menghadapi berbagai kendala memiliki kapasitas untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan dan menjaga stabilitas organisasi.
Mendagri Tekankan Pentingnya Loyalitas
Selain rekam jejak, pengalaman, dan kinerja, aspek lain yang diperhatikan adalah loyalitas. Tito mengatakan loyalitas merupakan salah satu aspek utama dalam penempatan pejabat yang bekerja langsung dengan pimpinan.
Dia menilai kompetensi, kapasitas menyelesaikan pekerjaan, hingga kemampuan menjaga stabilitas pribadi maupun organisasi tetap perlu dilengkapi dengan loyalitas.
"Saya menyadari bahwa yang benar memang nomor satu loyalitas, yang pinter banyak. Jadi selalu saya tempatkan bahwa semua pemimpin ingin berhasil, dan ia enggak akan mungkin bisa bermain sendiri one man show, enggak akan mungkin. Ia menjadi kuat ketika memiliki kelompok, pendukung," ujar Tito.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
