KPK Agendakan Pemeriksaan 9 Anggota DPRD Jambi Terkait Kasus Suap

Oleh: Andrian Pratama Taher - 12 Februari 2019
Dibaca Normal 1 menit
Pemeriksaan 9 anggota DPRD Provinsi Jambi dan 1 orang dari swasta dilakukan untuk para tersangka yang sudah diproses sebelumnya.
tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan 10 orang terkait kasus dugaan suap penetapan APBD Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018. Sembilan dari 10 orang yang diperiksa adalah anggota DPRD Jambi.

"Hari ini [Selasa, 12/2/2019] bertempat Polda Jambi, penyidik mulai melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang, sembilan di antaranya dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Jambi. Pemeriksaan dilakukan untuk para tersangka yang sudah diproses sebelumnya," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Selasa (12/2/2019).

Kesepuluh orang yang dijadwalkan untuk diperiksa teridiri dari anggota DPRD Provinsi Jambi Efendi Hatta; Zainal Abidin; Sufardi Nurzain; Elhelwi; Gusrizal; Muhamadiyah; dan Pimpinan DPRD Provinsi Jambi yakni Cornelis Buston; Ar Syahbandar; Chumadi Zaidi; serta satu orang dari swasta yakni Joe Fandy Yoesman alias Asiang.

"Kami harap para saksi datang dan menjelaskan dengan jujur apa yang diketahui terkait dugaan aliran dana, proses pengesahan anggaran, komunikasi atau bahkan informasi ttg permintaan uang ketok palu dan materi perkara lainnya yang ditanyakan Penyidik," kata Febri.

Pemeriksaan kali ini berkaitan penetapan tersangka sebanyak 13 orang terkait suap penetapan APBD Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018. Dua belas orang di antaranya anggota DPRD Jambi sebagai tersangka.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan perkara tersebut ke penyidikan dengan 13 orang sebagai tersangka, yang terdiri unsur pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, anggota, DPRD dan swasta," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018).

13 orang yang telah di tetapkan sebagai tersangka antara lain:

Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Jambi
1. Cornelis Buston Ketua DPRD
2. AR. Syahbandar Wakil Ketua DPRD
3. Chumaidi Zaidi Wakil Ketua DPRD

Pimpinan Fraksi
4. Sufardi Nurzain Fraksi Golkar
5, CekmanFraksi Restorasi Nurani
6. Tadjudin Hasan Fraksi PKB
7. Parlagutan Nasution Fraksi PPP
8. Muhammadiyah Fraksi Gerindra

Pimpinan Komisi
9. Zainal Abidin Ketua Komisi IlI

Anggota DPRD Provinsi Jambi
10. Elhelwi Anggota DPRD
11. Gusrizal Anggota DPRD
12. Effendi Hatta Anggota DPRD

Swasta
13. Jeo Fandy Yoesman alias Asiang swasta

Agus menjelaskan, para pimpinan DPRD berperan meminta uang "ketok palu", menagih kesiapan uang "ketok palu", melakukan pertemuan untuk membicarakan uang ketok palu, dan meminta jatah proyek serta menerima uang dalam kisaran Rp100 juta atau Rp600juta untuk masing-masing pimpinan.

Sementara para pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Jambi diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi.

Selain itu mereka pun membahas dan menagih uang "ketok palu"; menerima uang untuk jatah fraksi sekitar Rp400 juta hingga Rp700 juta untuk setiap fraksi.

Tak hanya itu para pimpinan komisi dan pimpinan fraksi juga menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp100 juta, Rp140 juta, atau Rp200 juta.

Sementara para anggota DPRD Jambi diduga mempertanyakan apakah ada uang "ketok palu", dan mengikuti pembahasan di fraksi masing-masing, serta menerima uang dalam kisaran Rp100 juta atau Rp200 juta per-orang.

Total untuk penetapan APBD Jambi 2017 terdapat uang ketok palu sebesar Rp 12,94 miliar. Sementara untuk penetapan APBD Jambi 2018 terdapat uang ketok palu sebesar Rp3,4 miliar.

"Total dugaan pemberian suap "ketok palu" untuk pengesahan RAPBD TA 2017 dan 2018 adalah Rp16,34 milyar," kata Agus.

Sementara itu, Jeo Fandy Yusman disebut memberi pinjaman sebesar Rp5 miliar kepada seorang staf Gubernur Jambi non aktif Zumi Zola yang bernama Arfan. Sebagian uang itu kemudian digunakan untuk uang ketok palu penetapan APBD 2018.

Lebih lanjut, uang Rp5 miliar itu dianggap sebagai fee proyek di lingkungan Pemprov Jambi.

Atas perbuatannya, mereka disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Baca juga artikel terkait KASUS SUAP DPRD JAMBI atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Hukum)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Irwan Syambudi
DarkLight