Menuju konten utama

Jokowi Sindir Menteri yang Lamban Belanjakan Anggaran untuk Rakyat

Menurut Presiden Jokowi anggaran tidak akan berguna bila tidak secepatnya digunakan untuk publik.

Jokowi Sindir Menteri yang Lamban Belanjakan Anggaran untuk Rakyat
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersiap memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/Pool/wsj)

tirto.id - Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri dan kepala lembaga bahwa kecepatan dalam pengelolaan anggaran penting di tengah pandemi COVID-19. Bahkan, Jokowi menyindir anggaran tidak akan berguna bila tidak secepatnya digunakan untuk publik.

"Kecepatan itu sangat penting, apalagi di era krisis kesehatan dan krisis ekonomi sekarang ini. Percuma kita memiliki anggaran tetapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dibelanjakan untuk rakyat," kata Jokowi saat memberikan sambutan tentang penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2020).

Jokowi menegaskan rakyat menunggu pencairan anggaran di tengah kondisi sulit saat pandemi seperti ini. Rakyat juga membutuhkan uang di tengah kondisi ekonomi yang krisis akibat Covid-19.

Meski harus cepat, Jokowi tetap menekankan akuntabilitas dan ketepatan dalam menjalankan program. Ia mengingatkan, anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp695,2 triliun. Oleh karena itu, ketepatan dan transparansi tetap harus diperhatikan meski pencairan harus cepat.

"Untuk itu saya mengajak seluruh kementerian dan lembaga untuk berani menjalankan program secara cepat tapi juga tepat, tapi juga harus akuntabel dan saya mengharapkan dukungan, mengharapkan bantuan dari BPK agar penanganan krisis ini berjalan dengan baik tanpa ada masalah di kemudian hari," kata Jokowi.

Jokowi pun menambahkan dirinya sudah memerintahkan lembaga pengawas internal seperti aparat pengawas intern pemerintah (APIP), BPKP dan LKPP untuk turun. Bakan, lembaga pengawas eksternal seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK diminta untuk mendorong tata kelola yang baik.

"Saya juga telah perintahkan kepada seluruh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) BPKP, LKPP, harus mampu menjadi bagian dari solusi percepatan dan kepada aparat penegak hukum kejaksaan kepolisian dan juga KPK aspek pencegahan harus lebih dikedepankan, memperkuat tata kelola yang baik, yang transparan dan akuntabel," kata Jokowi.

Baca juga artikel terkait DAMPAK PANDEMI COVID-19 atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto