Menuju konten utama

Freddy Numberi: Pendekatan Kekerasan di Papua Tak Tuntaskan Masalah

Kesamaan kasus George Floyd dengan perlakuan terhadap orang asli Papua lewat fakta ketidakadilan dan ketimpangan.

Freddy Numberi: Pendekatan Kekerasan di Papua Tak Tuntaskan Masalah
Pasar lokal terlihat terbakar selama protes di Fakfak, provinsi Papua, Rabu, 21 Agustus 2019. Indonesia telah mengerahkan lebih dari 1.000 personel keamanan ke provinsi bergolak Papua Barat di tengah meluasnya protes keras yang dipicu oleh tuduhan bahwa pasukan keamanan telah menangkap dan menghina Mahasiswa Papua di Jawa Timur. AP Photo/Beawiharta

tirto.id - Tokoh sepuh Papua Freddy Numberi mengatakan pendekatan kekerasan yang terjadi di Papua tak menyelesaikan masalah seperti ketidakadilan dan ketimpangan.

Ia meminta Presiden Jokowi untuk mengubah perspektif pemerintahannya dalam menyelesaikan Papua.

"Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pendekatan represif pemerintah selama ini berpotensi mengobarkan konflik yang berkepanjangan dan berujung pada kebencian terhadap pemerintah, apalagi mendapat dukungan 'angin sorga' dari luar Papua," katanya seperti dilansir Antara, Jumat (12/8/2020).

Freddy merupakan orang asli Papua yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan Indonesia. Di antranya Menteri Perhubungan.

Ia angkat bicara situasi politik terkini mengenai kaitan gerakan anti-rasisme di Amerika Serikat pasca-kematian George Floyd, pria kulit hitam di Minneapolis dengan rasisme terhadap orang asli Papua.

Menurutnya, dua hal itu berbeda. Hanya saja ada persamaannya.

"Dua kasus itu sebenarnya berbeda. Namun, ada persinggungan begitu dikaitkan dengan ketidakadilan, kesejahteraan, dan hak-hak masyarakat Papua dibandingkan dengan daerah lain," ujar Freddy.

Kematian George Floyd diakuinya memantik simpati di Indonesia, khususnya di Papua. Baginya, kaitan tindakan Floyd dengan perlakuan rasis kepada orang Papua bergantung perspektif.

"Ada unsur ketidakadilan, kesejahteraan, dan hak-hak masyarakat yang terabaikan sejak awal integrasi dan pendekatan represif pemerintah yang silih berganti terus berlangsung," ujarnya.

Tindakan pemerintah Indonesia yang dinilai kalangan pejuang hak asasi manusia represif adalah penahanan sejumlah orang Papua yang mengibatkan bendera Bintang Kejora.

Semasa Indonesia dipimpin Presiden Abudrrahman Wahid, bendera itu diakui sebagai simbol budaya, sehingga pengibarannya tak memicu masalah pidana.

Freddy mendesak kepada pemerintahan Jokowi agar hak-hak sipil orang Papua tak diberangus dan direpresi terus-menerus, karena tidak akan menyelesaikan masalah Papua secara tuntas.

Ia meminta di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, rezim pemerintah yang ada harus memulai kembali komitmennya untuk menjamin Papua yang lebih aman, damai, sejahtera, dan demokratis tanpa diskriminasi.

"Jokowi harus meninggalkan legacy dengan mengubah memoria passionis [ingatan penderitaan] dengan memoria felicitas [ingatan kebahagiaan] di Tanah Papua," kata Freddy Numberi.

Baca juga artikel terkait PERMASALAHAN HAM PAPUA

tirto.id - Sosial budaya
Sumber: Antara
Penulis: Zakki Amali
Editor: Zakki Amali