Vincent Fabian Thomas

Indeks Tulisan

Bisnis
Jumat, 9 Okt 2020

Mendalami Kekecewaan Investor Asing terhadap UU Ciptaker

UU Ciptaker dibuat untuk para investor. Tapi investornya sendiri khawatir karena dampak lingkungan dari peraturan ini mengkhawatirkan.
Politik
Jumat, 9 Okt 2020

Dalih Pemerintah soal UU Ciptaker yang Gagal Halau Kemarahan Publik

Para menteri beramai-ramai menjelaskan UU Ciptaker ketika dokumen finalnya tak tersedia. Tapi itu tak membendung amarah publik yang tetap turun ke jalan.
Bisnis
Jumat, 9 Okt 2020

Produk Microsoft sampai Alibaba Kena Pajak Digital 10% di Indonesia

Hingga saat ini jumlah pemungut PPN digital yang ditetapkan pemerintah mencapai 36 entitas.
Ekonomi
Jumat, 9 Okt 2020

Lembaga Pengelola Investasi UU Ciptaker Bakal Danai Ibu Kota Baru

Sovereign Wealth Fund (SWF) merupakan lembaga baru yang diamanatkan UU Ciptaker.
Ekonomi
Kamis, 8 Okt 2020

Bahlil Klaim 35 Investor Global Tak Dikenal di RI, Faktanya Keliru

Kepala BKPM Bahlil klaim tak mengenal ke-35 investor global yang mengirim surat ke pemerintah soal UU Cita Kerja.
Hukum
Kamis, 8 Okt 2020

Sri Mulyani Minta MK Tolak Permohonan Judicial Review Perppu Corona

Sri Mulyani minta majelis hakim MK menolak gugatan uji materi UU No. 2/2020 yang merupakan pengesahan Perppu No. 1/2020.
Hukum
Kamis, 8 Okt 2020

Jokowi Beri Waktu Sebulan Bereskan 40 Aturan Turunan Cipta Kerja

Airlangga Hartarto bilang dalam waktu 30 hari itu, ada sekitar 40 beleid yang harus dirancang dalam waktu relatif singkat.
Ekonomi
Kamis, 8 Okt 2020

UU Ciptaker Bebaskan Pajak Lembaga Keagamaan & WNI di Luar Negeri

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan sejumlah perubahan baru dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja, termasuk subjek pajak.
Ekonomi
Kamis, 8 Okt 2020

Pemerintah Targetkan SWF Bisa Tarik Investasi Rp225 Triliun

Pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) diamanatkan Undang-Undang Cipta Kerja.
Pendidikan
Rabu, 7 Okt 2020

Airlangga Klaim Klaster Pendidikan Sudah Dicabut dari UU Ciptaker

Airlangga mengklaim klaster pendidikan sudah dicabut dari UU Cipta Kerja yang disahkan DPR, tapi dalam draf ternyata masih ada.