Tangsel_Update

Kemarin, Pemkab Tangerang melalui BPKAD, bilang laporan BPK adalah “asumsi sepihak”. Hari ini, justru mengakui temuan tersebut.

Ada imbauan sekolah tidak mewajibkan orang tua beli seragam di koperasi sekolah. Tapi, belum ada aturan batas maksimal harga seragam.

BPKAD Kabupaten Tangerang sebut laporan BPK RI terkait pembelian tanah di luar kebutuhan & beririsan dengan rumah warga sebagai asumsi sepihak.

Laporan dari masyarakat, ada dugaan penyalahgunaan jalur afirmasi, penggunaan dokumen tidak sah, & sistem verifikasi digital lemah.

Dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD Tigaraksa mencuat setelah BPK RI mengungkap sejumlah kejanggalan mencolok.

Warga mendesak pemerintah mengevaluasi sistem PPDB agar tidak terjadi ketegangan serupa di masa depan.

Puluhan siswa pun terpaksa berjalan kaki kurang lebih 300 meter dari jalan utama untuk menuju sekolah.

Wali murid Tangsel protes mahalnya harga seragam SMP negeri yang tembus jutaan dan dugaan kewajiban membeli lewat koperasi sekolah.

Temuan adanya sejumlah siswa lulusan sekolah elite namun lolos PPDB jalur afirmasi menimbulkan sejumlah pertanyaan.

Minimnya infrastruktur pengendali banjir seperti kolam retensi, embung, dan waduk menjadi faktor pendukung bencana.