Kami menggunakan cookie untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang interaksi Anda dengan situs web Kami. Kami juga membagikan informasi penggunaan situs Kami oleh Anda dengan mitra iklan dan analitik. Data interaksi tersebut akan Kami gunakan sebagai bahan analisa untuk membuat produk/layanan terbaik sesuai preferensi pengguna.
Indeks Tulisan

FKTMB Tolak Rencana ET soal Buffer Zone untuk Warga Plumpang
"Jangan lagi merugikan warga yang harus mundur lagi, apalagi 50 meter itu di dalam tembok lahan mereka masih cukup luas."

Pemprov DKI Diminta Beri Keperluan Sekolah Pengungsi di Plumpang
Suku Dinas Pendidikan WIlayah 2 Jakarta Utara mencatat 97 anak usia sekolah yang rumahnya terbakar, termasuk pakaian, dan berbagai barang keperluan sekolah.

Pemprov DKI: IMB Tanah Merah untuk Penuhi Kebutuhan Dasar Warga
Permukiman di kawasan Tanah Merah terdampak kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Update Kebakaran Depo Pertamina: 39 Orang Dirawat, 171 Mengungsi
BPBD DKI Jakarta melaporkan 39 orang dalam perawatan yang tersebar di sembilan rumah sakit akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

FKTMB Minta Depo Pertamina Plumpang Jauh dari Permukiman Warga
Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) mendesak pemerintah untuk menginvestigasi PT Pertamina terkait kebakaran Depo BBM di Plumpang, Jakarta Utara.

Update Kebakaran Depo Pertamina: 18 Orang Tewas dan 37 Dirawat
BPBD DKI Jakarta mencatat 214 warga mengungsi akibat kebakaran di Depo Pertamina Plumpang per Senin (6/3/2023) pukul 06.00 WIB.

Update Kebakaran Depo Pertamina Plumpang: 16 Meninggal & 50 Luka
Korban meninggal 14 orang dewasa dan 2 anak. Sedangkan luka bakar 49 orang dewasa dan 1 anak-anak.

15 Orang Korban Kebakaran Depo Pertamina Dirawat di RS Mulyasari
Sebagian besar pasien mengalami luka bakar serius, beberapa harus menggunakan selang oksigen karena sesak napas.

Pipa Bensin Pertamina Plumpang Jakut Kebakaran
Belum diketahui penyebab kebakaran maupun adanya korban.

Komnas Haji Minta Pimpinan dan Pegawai BPKH Segera Lapor LHKPN
Hal ini mengingat pejabat BPKH mendapat gaji, tunjangan, dan fasilitas yang bersumber bukan dari APBN melainkan nilai manfaat pengelolaan dana haji.
Masuk tirto.id








