Naufal Mamduh

Indeks Tulisan

Sosial Budaya
Rabu, 6 Jun 2018

YLBHI: Polisi Lambat Cegah Penyerangan ke Warga Ahmadiyah di NTB

Kinerja Kepolisian dalam mencegah dan menangani kasus penyerangan dan perusakan rumah warga Ahmadiyah di Lombok Timur dinilai buruk.
Sosial Budaya
Rabu, 6 Jun 2018

Kronologi Intimidasi ke Jemaah Ahmadiyah Lombok Timur Sejak 2016

Perusakan 8 rumah warga Ahmadiyah di Lombok Timur, pada Mei 2018, terjadi setelah rangkaian intimidasi sejak 2016.
Ekonomi
Rabu, 6 Jun 2018

Wiranto : Opini WTP Itu Kewajiban bagi Penyelenggara Negara

Menurut Wiranto, opini WTP dari BPK bukan sebuah prestasi tetapi kewajiban bagi yang harus didapatkan oleh para penyelenggara negara.
Sosial Budaya
Rabu, 6 Jun 2018

Menhub Budi Karya Imbau Pemudik untuk Tidak Bercanda Soal Bom

"Kita ingin bandara aman dari teror dan sebagainya dan jangan bercanda soal bom karena Kemenhub dan Polri akan menuntut bagi yang bercanda bom karena dampaknya tidak mengenakan," ucap Budi Karya.
Hukum
Rabu, 6 Jun 2018

Wiranto akan Gelar Rapat Terbatas Bahas Pasal Tipikor RKUHP

Menurut Wiranto, salah satu poin pertemuan adalah untuk membahas tindak pidana korupsi di dalam RKUHP yang selama ini menjadi perbincangan di masyarakat.
Hukum
Rabu, 6 Jun 2018

Kasus Bupati Purbalingga: KPK Amankan Uang Rp 100 Juta dan Mobil

KPK mengamankan uang senilai Rp100 juta dan sebuah mobil.
Hukum
Selasa, 5 Jun 2018

Kasus Bupati Purbalingga Terkait Proyek Pembangunan Islamic Center

Bupati Purbalingga diduga menerima fee Rp100 juta dari pihak swasta.
Hukum
Selasa, 5 Jun 2018

Bupati Purbalingga Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Gratifikasi

"Disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Purbalingga," kata Agus Rahardjo.
Hukum
Selasa, 5 Jun 2018

Pose Salam Metal Bupati Purbalingga untuk Sembunyikan Rasa Malu

Pose jari bersimbol salam metal yang dilakukan Bupati Purbalingga, Tasdi di Gedung KPK dianggap pengamat sebagai upaya menahan rasa malu ketika ditangkap oleh KPK.
Hukum
Selasa, 5 Jun 2018

Mantan Pimpinan KPK Sebut Pasal Tipikor di RKUHP Berbahaya

Pemuatan pasal-pasal Tipikor dalam RKUHP dinilai bisa membuat pidana korupsi menjadi delik kejahatan biasa.