Kami menggunakan cookie untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang interaksi Anda dengan situs web Kami. Kami juga membagikan informasi penggunaan situs Kami oleh Anda dengan mitra iklan dan analitik. Data interaksi tersebut akan Kami gunakan sebagai bahan analisa untuk membuat produk/layanan terbaik sesuai preferensi pengguna.
Indeks Tulisan

Bahlil Sebut Golkar Wakafkan Adies Kadir Jadi Hakim Konstitusi
Bahlil rela melepas Adies Kadir dari Partai Golkar agar bisa mengabdi bagi negara sebagai hakim konstitusi.

Istana soal Adies Kadir Jadi Calon Hakim MK: Itu Kewenangan DPR
Mensesneg Prasetyo enggan berkomentar lebih jauh mengenai terpilihnya Adies Kadir sebagai calon hakim MK.

Istana Harap Anggota DEN 2026-2030 Wujudkan Swasembada Energi
Prasetyo mencontohkan potensi energi surya sebagai salah satu sumber energi alternatif yang perlu dioptimalkan.

Soal Calon Wamenkeu Baru, Istana: Tunggu Kajian Presiden
Presiden akan lebih dahulu melakukan kajian dan berkonsultasi langsung dengan Menteri Keuangan terkait posisi kosong tersebut.

Mensesneg: Sejauh ini, Belum Ada Reshuffle Selain Wamenkeu
Mensesneg Prasetyo Hadi hanya menyatakan pengisian jabatan terdekat adalah posisi Wakil Menteri Keuangan, yang kosong ditinggal Thomas Djiwandono.

Prabowo Dikabarkan Reshuffle Kabinet Hari Ini, Akan Lantik DEN
Menurut informasi yang Tirto terima, dikabarkan Prabowo akan melantik anggota DEN periode 2026-2030 yang telah disahkan DPR sebelumnya.

Prabowo Bahas Kerja Sama Kampus Inggris di Hambalang
Rencana Prabowo membangun 10 kampus baru lewat kolaborasi dengan universitas ternama Inggris Raya mendapat respons positif dari mitra.

Seskab Teddy & Wakil Panglima TNI Bahas MBG usai Bencana Sumatra
Teddy Indra Wijaya dan Jenderal Tandyo Budi Revita juga membahas percepatan pemulihan pascabencana di Sumatra.

7 Mahasiswi Gugat Pasal Lambang Negara dalam KUHP ke MK
Mereka menggugat pasal yang mengatur larangan membuat atau menggunakan lambang negara Garuda Pancasila di luar ketentuan undang-undang.

DPR di MK: Sistem Kuota Haji Baru Buat Rata Masa Tunggu 26 Tahun
Abdullah menerangkan, kebijakan pembagian kuota menunjukkan dinamika yang wajar seiring perubahan kondisi nasional dan kerangka hukum.
Masuk tirto.id









