Intern tirto

Jimly menegaskan bahwa dalam kondisi normal, keberadaan peradilan militer tidak lagi diperlukan.

Jimly menilai mekanisme pemilihan hakim konstitusi saat ini berpotensi mengikis netralitas hakim.

Baleg DPR RI merevisi Prolegnas 2026 dan menambah lima RUU baru, di antaranya soal perumahan hingga penyiaran.

Menkomdigi Meutya Hafid dorong layanan publik proaktif, terintegrasi, dan adaptif untuk ciptakan digital welfare state.

Perluasan jam operasional layanan pengaduan daring jadi fokus utama guna tekan tumpukan keluhan masyarakat.

Skema creative financing juga memaksimalkan potensi blended finance hingga perdagangan karbon demi keberlanjutan konservasi dan ekonomi masyarakat.

Pemerintah akan mengarahkan pengelolaan wisata berbasis satwa pada model ekowisata yang lebih edukatif dan menghormati perilaku alami satwa.

DPR pertanyakan dasar penetapan kuota wisata 1.000 orang per hari dan dampak kebijakan terhadap pelaku usaha wisata lokal.

Faktor utama yang menopang tingginya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

IDAI mendorong agar keterampilan bantuan hidup dasar tidak hanya dimiliki tenaga kesehatan, tetapi juga orang tua, pengasuh, dan masyarakat luas.