Masuk tirto.id
Haris Prabowo
Haris mulai rutin membaca majalah sejak SD. Mulai belajar menulis di Lembaga Pers Mahasiswa Aspirasi UPN Veteran Jakarta pada 2013. Alumnus kelas naratif dan liputan agama di Yayasan Pantau. Bergabung sebagai wartawan harian di Tirto.id sejak 2018, tertarik pada isu politik, diskriminasi, media, sejarah, dan kebencanaan.
Indeks Tulisan
Rela Rugi Pemilik Kontrakan demi Saling Bantu Saat Pandemi Corona
Gratiskan biaya sewa hingga memberikan makan ke anak kos merupakan cara-cara yang dilakukan pemilik kontrakan untuk meringankan beban penyewa saat pandemi COVID-19.
Kerusuhan 22 Mei: 10 Nyawa Melayang Tanpa Arti Karena Pemilu
Kerusuhan 22 Mei 2019 telah lewat setahun. Investigasinya tak berakhir jelas.
Jawa Timur Zona Merah COVID-19 dan Pemprov Gagap Menghadapinya
Pemprov Jatim dianggap tidak cekatan dalam menghadapi pandemi. Salah satunya karena sempat memperbolehkan salah Idulfitri di Surabaya.
Bamsoet Minta Maaf karena Konser Tak Patuhi Protokol Kesehatan
Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta maaf lantaran konser yang digelar pihaknya tidak menjaga jarak sesuai protokol kesehatan.
Betapa Ngawurnya Membandingkan Konser Amal BPIP dengan Didi Kempot
Konser galang dana untuk masyarakat terdampak COVID-19 yang diselenggarakan BPIP dikritik banyak pihak. Konser ini dianggap tidak tepat dan ngawur.
DPR akan Panggil Kemenkes & BPJS Terkait Iuran Naik Usai Lebaran
Komisi IX DPR akan memanggil Kemenkes dan direksi BPJS Kesehatan usai lebaran untuk bahas iuran BPJS yang dinaikkan berdasarkan Perpres No. 64/2020.
Langkah KPU Mulai Tahapan Pilkada pada 6 Juni Dianggap Kurang Tepat
Komaruddin Watubun khawatir tahapan-tahapan Pilkada 2020 berpotensi membuat kerumunan massa dalam jumlah yang banyak.
Kisruh TVRI: Tiga Direksi Dipecat, Ketua Dewas Terancam Didepak
Kisruh internal TVRI antara Dewan Pengawas dan direksi terus berlanjut. Usai Dewas memecat tiga direktur, kini Komisi I merekomendasikan pemecatan Ketua Dewas TVRI Arief Hidayat Thamrin.
PAN: Perpres BPJS Bukti Presiden Lampaui Legislatif dan Yudikatif
Presiden Jokowi dianggap mengeluarkan kebijakan yang memposisikan kekuasaan dirinya melampaui legislatif dan yudikatif terkait terbitnya Perpres 63/2020 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tidak Tepat dan Harus Dibatalkan
Presiden Jokowi disebut tidak peka dan tuna empati terhadap keadaan masyarakat yang sedang berhadapan dengan pandemi Covid-19.
