Masuk tirto.id
Haris Prabowo
Haris mulai rutin membaca majalah sejak SD. Mulai belajar menulis di Lembaga Pers Mahasiswa Aspirasi UPN Veteran Jakarta pada 2013. Alumnus kelas naratif dan liputan agama di Yayasan Pantau. Bergabung sebagai wartawan harian di Tirto.id sejak 2018, tertarik pada isu politik, diskriminasi, media, sejarah, dan kebencanaan.
Indeks Tulisan
Dirjen Imigrasi Dihujani Kritik karena Kecolongan Joko Tjandra
Kasus Joko Tjandra merupakan tamparan bagi seluruh penegak hukum di Indonesia.
Yasonna Laoly akan Periksa Rutan Salemba Terkait Cuitan Surya Anta
Yasonna Laoly mengatakan akan meminta Dirjen Pemasyarakatan Reinhard Silitonga segera memeriksa kebenaran keadaan Rutan Salemba yang dinilai bermasalah oleh Surya Anta.
Tangan Besi Kampus di Era Nadiem: Mudahnya DO Mahasiswa
Unas memberi sanksi kepada 10 mahasiswa yang menuntut transparansi UKT: dua mahasiswa DO, dua diskors, dan enam lainnya mendapat peringatan keras.
Djoko Tjandra 'Gocek' Banyak Lembaga Negara, Dibeking Orang Kuat?
Djoko Tjandra 'menggocek' banyak lembaga negara. Dari mulai Imigrasi hingga Pemprov DKI. Muncul dugaan dia dibeking orang kuat.
Kebijakan Rasis Donald Trump Bikin Mahasiswa Indonesia Ketar-ketir
Imigrasi AS memerintahkan mahasiswa internasional pulang kampung jika semester depan kuliah online. Ini bikin ketar-ketir, termasuk pelajar Indonesia.
PDIP Sebut Jokowi akan Reshuffle Setelah Pilkada 2020
PDIP sebut Presiden Joko Widodo kemungkinan besar akan melakukan perombakan kabinet setelah Pilkada 2020.
Dicopot dari Baleg, Rieke Tak Lagi Tangani RUU HIP & Omnibus Law
Rieke Diah Pitaloka digantikan Komjen Pol (purnawirawan) Nurdin untuk menangani RUU HIP dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Nasdem Klaim akan Lobi PDIP & Golkar untuk Perjuangkan RUU PKS
Taufik Basari, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem mengatakan partainya akan melakukan lobi-lobi politik ke partai lain agar tetap mendapat dukungan dalam mengusulkan RUU PKS.
Ketika Bisnis Ekspor Lobster Jadi Bancakan Partai Gerindra
Kebijakan Edhy menguntungkan kader Gerindra. Pengamat menilai kebijakan ini memang "bancakan."
Kelompok Masyarakat Sipil Desak DPR dan Presiden Sahkan RUU PKS
Masyarakat sipil mendesak Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani untuk membahas dan mengesahkan RUU PKS.
