Dieqy Hasbi Widhana

Sejak 2016, Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin ternyata tak disokong dana pemerintahan daerah DKI Jakarta. Di ruang penyimpanan arsip, pendingin tak berfungsi. Perawatan arsip dengan pengasapan pun absen sejak 4 tahun silam. Nasib arsip-arsipnya akan ditentukan dalam waktu dekat: apakah tetap milik yayasan mandiri, atau diserahkan pada pemerintah provinsi.

Manuver Ahmad Dhani melempar isu-isu sensitif berbau Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) kepada Basuki Tjahaja Purnama bisa menjadi bumerang. Sebab, berpotensi menurunkan citra dirinya yang bisa dinilai tak mengerti berpolitik dan berdemokrasi.

Gloria Natapraja Hamel (16) dicoret dari anggota Paskibraka gara-gara memiliki paspor Perancis akibat ayahnya warga negara Perancis. Kemenkumham dan Kemenpora salah menafsirkan UU Kewarganegaraan RI. Sayang, Presiden Jokowi tak mengabulkan permohonan Gloria.

Bisnis makam fiktif telah membuat Dinas Pertamanan dan Pemakaman (DPP) DKI Jakarta melakukan penyisiran di seluruh Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berjumlah 76 tempat. Dari 399 makam yang diduga fiktif, sebanyak 255 makam telah ditertibkan.

Dalam film dokumenter yang dibuat oleh Ucu Agustin berjudul “Kematian” di Jakarta, terungkap ada 110 kematian setiap hari. Hampir 10 persen di antaranya adalah mayat temuan yang tak dikenal. Mayat-mayat tanpa identitas ini biasa disebut dengan tunawan. Seringkali mereka berakhir di pemakaman seadanya dan dikubur dengan nisan tanpa nama.

Jumlah mayat tanpa identitas atau tunawan di Jakarta, pada tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta merupakan pihak yang bertanggung jawab atas peristirahatan terakhir mayat-mayat ini. Berapa besaran biaya yang mesti dikeluarkan untuk mengurus mayat tanpa nama ini?

Kesaksian Freddy Budiman membuat geger karena mengungkap permainan para aparat terkait perederan narkoba. KontraS menilai sejauh ini tidak ada upaya untuk mendorong koreksi internal aparat dan penegak hukum.

Kesaksian Freddy Budiman yang disampaikan kepada Haris Azhar harusnya justru menjadi momentum untuk membongkar kebobrokan oknum aparat penegak hukum. Dukungan untuk KontraS agar membuka tabir kasus ini terus mengalir.

Koordinator KontraS dilaporkan oleh Polisi, TNI dan BNN ke Bareskrim Mabes Polri. Niatan mengungkap pengakuan seorang terpidana mati terkait kebobrokan oknum aparat, justru jadi bumerang. UU ITE yang seharusnya melindungi publik jadi senjata “pemberangus” publik.

Penyandang disabilitas psikososial masih belum mendapatkan tempat layak di Indonesia. Mereka dibuang, dijauhi, terkadang dipasung karena dianggap aib. Padahal, tindakan tersebut justru memperparah kondisi si penyandang disabilitas psikososial.