Auliya Umayna Andani

Indeks Tulisan

Hukum
Selasa, 12 Mei

BGN Sedang Tindaklanjuti Temuan KPK Soal Potensi Korupsi di MBG

KPK beri pendampingan dan pengawasan melalui Stranas PK untuk memastikan program prioritas nasional sesuai koridor.
Hukum
Selasa, 12 Mei

KPK: Kenaikan Total Harta Pejabat Negara di LHKPN Wajar

Jubir KPK menjelaskan terdapat sejumlah aset yang memang memiliki kenaikan nilai setiap waktu seperti emas dan tanah.
Ekonomi
Selasa, 12 Mei

Hilirisasi Riset: Kunci Indonesia Keluar dari Middle Income Trap

Hasil penelitian bukan sekadar dokumen akademik. Tapi jadi produk yang bawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah.
Hukum
Selasa, 12 Mei

Ombudsman Datangi KPK, Audiensi Layanan Publik Rentan Korupsi

Peningkatan kualitas layanan publik dapat batasi ruang transaksional yang jadi celah korupsi.
Hukum
Selasa, 12 Mei

Kekayaan Letkol Teddy Melonjak Jadi Rp20,1 Miliar, Tanpa Utang

Dalam setahun terakhir, kekayaan Seskab Letkol Teddy naik siginifikan menjadi Rp20,1 miliar. Letkol Teddy juga memiliki aset bersih tanpa beban utang.
Hukum
Selasa, 12 Mei

LHKPN 2025: Harta Prabowo Naik Rp4,5 M, Total Kekayaan Rp2,06 T

Aset terbesar Prabowo Subianto didominasi oleh surat berharga yang nilainya mencapai Rp1,6 triliun.
Hukum
Senin, 11 Mei

Alasan Bobby Nasution Tak Jadi Saksi Sidang Korupsi Jalan Sumut

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa Majelis Hakim menyatakan Bobby tak perlu dihadirkan dalam persidangan.
Hukum
Senin, 11 Mei

KPK Periksa Plt Wali Kota Madiun soal Perencanaan Dana CSR Maidi

KPK juga memeriksa Plt. Kadis Perhubungan Madiun, Agus Mursidi; dan Sekretaris Dinas PUPR Madiun, Agus Tri Tjatanto, soal izin yang tidak kunjung diberikan.
Hukum
Senin, 11 Mei

Plt Wali Kota Madiun Irit Bicara Usai Diperiksa Penyidik KPK

Bagus Panuntun diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR, serta penerimaan gratifikasi.
Hukum
Senin, 11 Mei

Ketua KPK: Biaya Penindakan Mahal, Makan Koruptor Diurus Negara

Ketua KPK, Setyo Budyanto, mengungkapkan biaya penindakan hingga kebutuhan koruptor di dalam tahanan tak membutuhkan ongkos sedikit.