Auliya Umayna Andani

Indeks Tulisan

Hukum
Senin, 8 Jun

Menteri Imipas Sempat Jumpa Silmy Karim di Kantor Sebelum ke KPK

Agus Andrianto mengatakan Silmy Karim sempat bertanya kepadanya soal proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Ditjen Imigrasi.
Hukum
Senin, 8 Jun

KPK Gelar OTT di Sumsel, Tangkap Bupati Muara Enim Edison

Fitroh belum menjelaskan mengenai kasus yang melatarbelakangi OTT maupun pihak-pihak yang ikut terjaring dalam OTT yang digelar di Sumatra Selatan itu.
Hukum
Senin, 8 Jun

WN Amerika Pelaku Pelecehan Sembunyi di Bunker saat Ditangkap

AW diketahui telah berkali-kali mengganti identitasnya selama 15 tahun sejak masuk ke Indonesia.
Hukum
Senin, 8 Jun

Ditjenpas Pindahkan 134 Napi High Risk ke Nusakambangan

Ditjenpas memindahkan 134 napi berisiko tinggi dari 4 wilayah ke Nusakambangan. Proses pemindahan rampung dini hari tadi sesuai SOP.
Hukum
Senin, 8 Jun

Imigrasi Tangerang Usut Temuan Paspor Berserakan di BSD

Viral video di sosial media menunjukkan sejumlah paspor berserakan di dekat Halte Letnan Sutopo, BSD, tepatnya di depan sekolah Santa Ursula.
Hukum
Senin, 8 Jun

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Ajukan Praperadilan Lawan KPK

Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya ajukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel. KPK menyatakan siap hadapi dan sedang menyusun argumentasi hukum.
News Plus
Kamis, 4 Jun

Ketika AI Mereduksi Sakralitas Lambang Negara

Bentuk lambang negara telah dibakukan dalam UU Nomor 24/2009 dan tak bisa diubah sembarangan.
Hukum
Rabu, 3 Jun

Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK

Keterlibatan Silmy Karim dalam kasus ini terjadi dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Imigrasi periode 2023-2024.
Hukum
Rabu, 3 Jun

KPK Beberkan Barang Bukti OTT Imigrasi: Mobil Mewah hingga Emas

Penyidik KPK menyita 7 mobil, 15 motor, 11 sepeda mewah, uang tunai, dan logam mulia emas dalam OTT Imigrasi.
Hukum
Rabu, 3 Jun

Wamen Silmy Karim Diburu KPK, Ini Respons Menteri Imipas

Menteri Imipas Agus Andrianto minta Wamen Silmy Karim bertindak akomodatif mendukung proses hukum KPK terkait dugaan korupsi izin tinggal WNA.