Akhmad Muawal Hasan

Anggota Fraksi PDIP Charles Honoris menilai pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah bentuk intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Gus Ipul selaku Wakil Gubernur Jawa Timur dan salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), membolehkan kadernya ikut aksi demontrasi 4 November mendatang, namun ia meminta untuk tidak membawa aribut Nahdlatul Ulama.

Agenda pembacaan dakwaan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman akan digelar pada 8 November 2016 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan terdapat sekitar 4,3 juta warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Sebagian besar dari mereka adalah para pekerja migran.

Hakim tunggal I Wayan Karya pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang putusan akhir hari ini menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman. Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setiadi menyatakan KPK menghargai keputusan ini.

Kejaksaan Agung sedang memeriksa dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin pinjam kawasan hutan (IPPKH) di Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Meski belum menerima undangan, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi tetap mendukung penuh pelaksanaan Kongres Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dengan agenda pemilihan pengurus baru periode 2016-2020 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, 10 November ini.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menilai presiden adalah pimpinan lembaga eksekutif sedangkan penanganan kasus hukum Ahok adalah kewenangan yudikatif. Jika presiden terlibat dalam penanganan kasus hukum maka itu sudah dianggap intervensi yang bertentangan dengan undang-undang.

Hasil penelitian Opera Max sebagai aplikasi manajemen data dan penghematan data milik Opera untuk Android, yang dilakukan kepada 60 aplikasi belanja menemukan bahwa lebih dari 50 persen atau lebih dari setengahnya mengumpulkan informasi pribadi pengguna melalui pelacak.

Agus Martowardojo selaku Menteri Keuangan RI periode 2010-2013 membantah jika dirinya menerima gratifikasi karena menyetujui anggaran tahun jamak dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP) selama periode 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.